Surya/

Lipsus Perburuan Benih Lobster

Polda Jatim Buru Eksportir Baby Lobster

Polda Jawa Timur berjanji akan memburu bos besar, eksporti benur lobster yang menjadi biang maraknya perburuan benur di Indonesia.

Polda Jatim Buru Eksportir Baby Lobster
surabaya.tribunnews.com/Aflahul Abidin
Kasi PPI Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamana Hasil Perikanan Klas I Surabaya 1 Wiwit Supriano, menunjukkan benur lobster yang diawetkan sebagai barang bukti. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah menangkap beberapa pengepul lokal, Polda Jawa Timur terus memburu bos besar yang juga eksportir benur lobster.

“Kami akan menelusuri itu semua. Berikan kesempatan kepolisian untuk menelusuri eksportirnya. Karena (eksportir) ini yang paling penting. (Dia) memegang kunci. (Kasus) ini masih berlanjut dalam tahap penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Selasa (11/4/2017).

Dari hasil penyelidikan sementara, benur lobster asal Indonesia yang dijual secara ilegal dikembangbiakkan di luar negeri. Frans Barung mengatakan, benur lobster Indonesia jika sudah besar akan dijadikan indukan, karena lebih berkualitas dibandingkan benur lobster dari negara lain.

“Karena benur lobster Indonesia kuat dijadikan induk pengembangan lobster. Di sana, untuk bibit lagi,” ujarnya.

Di Singapura, kata dia, benur lobster asal Indonesia dihargai sekitar Rp 200.000 per ekor untuk jenis mutiara. Nilai ini timpang jika dibandingkan dengan harga yang dipatok pengepul lokal untuk para nelayan, yakni antara Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per ekor.

Dia menjelaskan, pengakuan pelaku menyatakan modus pengiriman benur lobster dari Jawa Timur ke luar negeri diangkut via udara ke Tanggerang, Banten. Setelah itu benur lobster dikirim ke luar negeri.

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Oktiyas Muzaky Luthfi memandang penegakan hukum terkait perburuan dan penjualan benur di Indonesia ke luar negeri masih sangat lemah. Ia berpendapat, pihak yang bertangung jawab terhadap masalah ini juga belum jelas.

“Apakah di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kalau iya, harusnya ada satgas-satgas konservasi atau sejenisnya. Itu memang sudah ada. Tapi kan itu mereka tidak bisa menindak. Mereka melaporkan, tapi tindakan selanjutnya di kepolisian,” ungkapnya.

Permasalahannya, kata Oktiyas, pengetahuan kepolisian tentang lingkungan hidup masih kurang.

Terlebih, respons dan penindakan dari laporan yang ada juga minim. Hal itu bisa dilihat dari maraknya perburuan benur dalam kurun setahun terakhir.

Salah satu solusi yang harus cepat dilakukan pemerintah adalah menindak tegas para pelaku perburuan dan penjualan benur. Hal itu bisa menjadi efek jera bagi para pelaku lain agar tidak melanggar hukum.(sha/fla)

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help