Lipsus Perburuan Benih Lobster

Budidaya Lobster Mesti Digalakkan Untuk Memutus Mata Rantai Ekspor

Tokoh Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar pemerintah menggalakkan budidaya lobster untuk memutus rantai ekspor benur.

Budidaya Lobster Mesti Digalakkan Untuk Memutus Mata Rantai Ekspor
surabaya.tribunnews.com/Aflahul Abidin
Alat yang dipakai untuk menangkap benur lobster. KNTI meminta agar pemerintah menggalakkan budidaya benur untuk memutus mata rantai perburuan dan ekspor benur. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah seharusnya menghimpun benur lobster tangkapan dari nelayan dan menyediakan tempat pembudidayaan agar mata rantai ekspor bisa terputus. Keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 1/ Tahun 2015, justru dinilai kurang memberi solusi untuk menyelesaikan kasus perburuan benur lobster.

Kepala Bidang Penggalangan dan Paritisipasi Publik DPP Komite Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Misbachul Munir mengatakan, nelayan seharusnya tidak serta merta dilarang menangkap benur lobster dan hewan laut lain dalam berat tertentu tanpa adanya wadah dari pemerintah.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menyiapkan penangkaran untuk benur lobster tangkapan nelayan agar bisa dibudidayakan secara lokal. Ia juga meminta pemerintah untuk menghargai nilai tangkapan nelayan, karena nelayan melaut membutuhkan modal.

"Kenapa aktivitas ini masih ada, karena melibatkan banyak oknum. Kemudian, ada semacam pergeseran. Nelayan yang menangkap baby lobster bukan nelayan lokal, tapi orang dari luar yang dibawa oleh investor asing," katanya.

Menurut dia, merekalah yang akhirnya membuat nelayan lokal tergiur untuk menangkap benur lobster karena hasilnya yang besar. Munir mencontohkan, hal tersebut terjadi di Pancer, Banyuwangi sebelum akhirnya perburuan benur marak seperti saat ini.

"Penangkapan benur lobster jelas melanggar hukum. Cuma persoalan kenapa sampai hari ini masih tinggi tingkat perburuan? Artinya, negara masih menganggap ini tidak serius," pungkasnya.

Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, Nur Andriono, mengatakan inovasi pembudidayaan benur lobster sudah dicoba. Hal itu untuk menghindari benur lobster dijual ke luar negeri. Saat ini DKP masih mencari teknologi pembesaran secara tepat.

"Sudah ada. Di Situbondo dan Tuban. Sudah mencoba (membudidayakan) tapi belum optimal. Kami masih mencari kendalanya supaya bisa optimal. Yakni soal teknik dan sebagainya yang masih perlu kami pelajari ulang. Syukur-syukur kalau bisa juga untuk udang windu dan lainnya," katanya.

Jika pembudidayaan tersebut berhasil, nelayan juga tetap diuntungkan. Sebab, nelayan tetap bisa menghimpun benur lobster tanpa harus dijual ke luar negeri. (fla/sha)

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help