Surya/

Berita Surabaya

Puluhan Bangunan Liar di Pandegiling Akan Digusur, Begini Kata DPRD Surabaya

Puluhan bangunan liar di Pandegiling sudah pasti bakal terdampak oleh rencana pelebaran jalan oleh Pemkot Surabaya. Begini komentar DPRD Surabaya.

Puluhan Bangunan Liar di Pandegiling Akan Digusur, Begini Kata DPRD Surabaya
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahroh
Bangunan liar di kawasan Pandegiling, Surabaya, akan ditertibkan untuk keperluan pelebaran jalan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Langkah Pemkot Surabaya yang akan melebarkan jalan di Pandegiling, mendapat sorotan dari anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Apalagi, pelebaran jalan itu akan diikuti dengan penertiban terhadap 90 bangunan liar yang ada di sana. 

Fatkhur Rohman, anggota Komisi A DPRD Surabaya, berharap agar penertiban bangunan liar tersebut didahului dengan proses sosialisasi. Selain itu, diharapkan juga ada solusi terbaik bagi orang-orang yang tinggal di bangunan liar tersebut. 

"Kami baru saja rapat dengan Satpol terkait rencana penertiban itu. Sebab Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) sudah mengeluarkan bantib untuk penertiban bangunan liar disana," ucap Fatkhur Rohman, Selasa (21/3/2017).

Dalam bantib yang diajukan oleh DPUBMP tersebut, rencananya pasca penertiban bangunan liar di sana akan ada pelebaran jalan berupa pengaspalan dan juga pemagaran.

Yang menjadi sorotan, dikatakan politisi PKS ini bangunan di sana cukup banyak. Yaitu hingga 90 titik.

"Yang harus dikawal adalah jangan sampai niat baik penertiban justru menimbulkan masalah baru. Langkah penertiban harus sepaket dengan penyediaan solusi," ucap Fatkhur.

Sebagaimana pantauan di lapangan di sepanjang Jalan Pandegiling Barat sisi utara yang akan terdampak penertiban itu rata-rata adalah pedagang dan juga rumah tinggal.

Disampaikan Fatkhur, warga yang terdampak penertiban itu harus dijaminkan opsi rumah tinggal ataupun tempat usaha baru.

"Kalau memang ada relokasi dan penggusuran, maka harus sudah jelas skemanya. Bagi yang buka usaha dipastikan di pasar mana untuk ganti jualan," ucapnya.

Begitu juga dengan yang rumah tinggal. Yang warga Surabaya harus diarahkan untuk mendapatkan rumah susun.

Proses kejelasan skema itu harus sudah clear sebelum dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

"Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun bangun rusun baru. Harus ada mapping dimana saja yang kosong dan mana yang bisa ditempati bagi warga yang kena gusuran," ucapnya.

Bukan hanya rusun baru, melainkan juga rusun yang sudah lama dibangun namun warganya sudah pindah.

Sehingga unit yang kosong bisa dimanfaatkan untuk warga Surabaya yang terkena korban penertiban.

"Sedangkan mereka yang berjualan harus ada kepastian juga ke pasar mana mereka akan dipindahkan," imbuhnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help