Grahadi

Beranda Grahadi

Pakde Karwo: Transportasi Konvensional Dilindungi

"Bagi yang tidak memiliki izin, agar dilakukan penegakan hukum. Sebab jika tidak dilakukan, pelanggaran tersebut akan menjadi virus anarkis lain"

Pakde Karwo: Transportasi Konvensional Dilindungi
ist/Humas Pemprov Jatim
Pakde Karwo dan Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, S.H, dalam acara video conference dengan Kapolri, Menteri Perhubungan dan Menteri Kominfo, di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (21/3/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, serta rencana revisinya merupakan langkah maju bagi transportasi umum di negeri ini, baik transportasi umum online (Transu OL) maupun transportasi umum konvensional (Transu Kon).

Bagi Transu OL, keberadaannya menjadi diakui, sedangkan terhadap Transu Kon dilakukan perlindungan. Dengan demikian, kedua jenis transportasi umum ini bisa hidup berdampingan.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo (Pakde Karwo) menjawab pertanyaan media usai melakukan video conference dengan Kapolri, Menteri Perhubungan dan Menteri Kominfo, di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (21/3/2017).

Menurut Pakde Karwo, pengakuan keberadaan yang dituangkan dalam bentuk regulasi tersebut agar ditindaklanjuti dengan kepatuhan Transu OL pada regulasi yang ada. Transu OL yang tidak memiliki trayek, diharapkan tidak merugikan Transu Kon sebagai pihak yang punya trayek.

"Pada Trans Kon, tambah satu kendaraan saja ribut. Oleh karena itu, Transu OL jumlahnya akan dibatasi. Demikian pula, tarifnya direncanakan ada tarif bawah dan atas, keharusan berstatus badan hukum, aplikasi yang perizinan dan pengontrolannya oleh Kemkominfo, merupakan bagian dari revisi yang akan dilakukan Kemenhub terkait Permenhub," kata Pakde Karwo.

Revisi tersebut, lanjut Pakde, akan menciptakan keseimbangan atau rasa keadilan, yakni yang tertib tidak dikalahkan oleh yang tidak tertib.

Apresiasi Kepada Pemerintah
Dalam kesempatan melakukan video conference, Pakde Karwo menyampaikan apreasiasinya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Polri, Kemenhub dan Kemenkoninfo atas penggunaan pendekatan humanis kepada mereka yang lemah, khususnya para sopir Transu Kon, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan keamanan dalam mengatasi masalah sosial.

"Negara telah hadir pada mereka yang lemah, yang saat ini memperoleh Rp 25 ribu/hari cukup sulit," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, beberapa usulan materi disampaikan Pakde Karwo. Di antaranya, agar izin aplikasi untuk didelegasikan dari Kemkominfo kepada Diskominfo Provinsi. Ini dimaksudkan agar daerah mengetahui mereka yang tidak memiliki izin dan sekaligus untuk fungsi pengawasan. Selain itu, jumlah kuota Transu OL untuk dibicarakan dengan stakeholder, termasuk para pengemudi Transu Kon.

"Bagi yang tidak memiliki izin, agar dilakukan penegakan hukum. Sebab jika tidak dilakukan, pelanggaran tersebut akan menjadi virus anarkis lain " ujar Pakde Karwo. (rud/fai)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help