Berita Kampus Surabaya

VIDEO - Dr Enny Narwati SH MH: Antisipasi Konflik Bersenjata, RI Perlu Atur Hak Lintas Alur Laut

Demikian dinyatakan Dr Enny Narwati SH MH sesaat setelah menjalani Ujian Terbuka Doktor Tahap II di FH Unair Surabaya, Senin (20/3/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia sangat berkepentingan dengan hak lintas alur laut kepulauan saat konflik bersenjata.

Menginat pengaturan mengenai hal itu bertentangan dengan kedaulatan negara kepulauan, maka Indonesia seharusnya mengupayakan untuk mengubah ketentuan yang diatur oleh San Remo Manual tentang hak lintas alur laut kepulauan melalui jalur perundingan di antara negara-negara.

Demikian dinyatakan Dr Enny Narwati SH MH sesaat setelah menjalani Ujian Terbuka Doktor Tahap II di FH Unair Surabaya, Senin (20/3/2017).

Dalam ujian terbuka itu ia menyampaikan ringkasan disertasinya dengan judul 'Kedaulatan Negara Kepulauan Tas Hak Lintas Alur laut Kepulauan Saat Konflik Bersenjata'.

Ujian tertutup tahap pertama sudah dijalaninya pada Senin (27/2/2017) lalu.

Lebih lanjut ia menyatakan, pengaturan tentang hak lintas alur laut kepulauan seharusnya memuat beberapa hal yaitu:

- Mengatur pembatasan alur laut kepulauan pada saat konflik bersenjata Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dapat digunakan oleh kapal asing. Pada saat kapal perang para pihak akan melintas di perairan kepulauan Indonesia, maka Indonesia membatasi lintasan kapal perang asing dengan alur yang ditetapkan, sehingga tidak semua jalur ALKI bisa digunakan.

- Mengatur tentang batasan pengertian normal mode pada saat pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan pada saat konflik bersenjata.

Terakhir, seperti halnya dalam pelaksanaan Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diimplementasikan dalam konsep negara kepulauan yang dituangkan dalam UNCLOS 1982, maka sebelum memperjuangkan ke forum internasional, seyogyanya Pemerintah Indonesia terlebih dahulu menambahkan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan, yang mengatur pelaksanaan hak Lintas Alur Laut Kepulauan saat konflik bersenjata.

Penulis: Dodo Hawe
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help