LIputan Khusus Prona

Terjerat Kasus Dugaan Pungli, Empat Perangkat Desa Cukurgondang Mengaku Bingung

Suhartomo tidak mau disalahkan kalau program prona di desa tidak sesuai target yang sudah ditentukan.

Terjerat Kasus Dugaan Pungli, Empat Perangkat Desa Cukurgondang Mengaku Bingung
surya/galih lintartika
Empat perangkat Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Pasuruan terkena OTT Tim Saber Pungli Pasuruan kota, awal Maret 2017. 

SURYA.co.id | PASURUAN - Empat perangkat desa di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Pasuruan Kota di balai desa setempat pada 2 Maret 2017.

Dari tangan keempatnya, polisi menyita barang bukti uang tunai Rp 93,3 juta, sejumlah kuitansi pembayaran, laporan keuangan dan barang bukti lainnya.

Keempat orang itu Sukariyadi (Kasun Brongkol), Abdul Syukur (Kasun Krajan), Supriyadi (Kaur Keungan) dan Abdul Kholem (Sekdes), warga Dusun Brongkol, Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati.

Mereka diduga menerima pungutan liar (pungli) untuk pengurusan sertifikat dalam program prona.

Setiap pemohon prona dibebani biaya Rp 500.000 untuk mengurus sertifikat tanah hingga tuntas.

Sukariyadi dalam perbincangan dengan Surya beberapa waktu lalu mengaku biaya Rp 500.000 itu sudah merupakan kesepakatan bersama.

“Makanya, saya dan teman–teman ini bingung. Sudah ada kesepakatan, kok dilaporkan ke Tim Saber Pungli seperti sekarang ini. Saya curiga ada orang yang tidak suka dengan kami, makanya dilaporkan ini,” terangnya.

Ia menjelaskan, seharusnya jika ada warga yang merasa biaya itu terlalu berat diusulkan sejak awal untuk dikurangi.

Menurutnya, saat pertemuan untuk rapat membahas hal ini, semua warga yang tanah atau bidang belum bersertifikat sudah sepakat.

“Uang Rp 500.000 itu loh bukan untuk kami, uang itu kembali ke warga untuk biaya pengukuran, patok, materai dan sebagainya,” akunya.

Halaman
1234
Editor: Titis Jati Permata
Sumber: Surya Cetak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help