Surya/

Berita Surabaya

Prihatin Kasus Dugaan Pungli PTSL, Komisi A Jadwalkan Pertemuan

Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo miris melihat banyak kades yang terjerat pungli dalam program Pengadaan Tanah Sistematis Langsung.

Prihatin Kasus Dugaan Pungli PTSL, Komisi A Jadwalkan Pertemuan
antara/basri marzuki
ilustrasi saber pungli 

"Namun tetap harus disosialisasikan, dirapatkan, dan yang paling penting disepakati warga," tandas Saiful.

Kendati demikian, jika pada pertemuan hearing nanti ada keputusan berbeda, pihaknya akan coba mencari jalan keluar dengan mengupayakan membiayai pengeluaran program PTSL tersebut dari APBD.

"Kami usulkan semacam dana sosial untuk membantu biaya pengeluaran PTSL itu," ujarnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Sunarto, menambahkan pihaknya baru menangani satu kasus terkait PTSL, yaitu kades Dukuhsari Jabon, Wildanun Mukholadun.

Sama seperti pernyataan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Anwar Nasir, pihaknya tak akan mengusut kasus dugaan pungli PTSL jika para kades mengembalikan uang iuran tersebut ke warga.

Sunarto mengakui memang ada biaya lain yang harus dikeluarkan pemohon.

"Hanya saja, ketika pihak desa ingin mengumpulkan secara kolektif harus realistis dan tidak mengada-ada nilai nominalnya," imbuh Sunarto.

Akibat kasus dugaan pungli program PTSL ini, tiga kades dan satu sekdes ditangkap pihak Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo.

Tiga kades itu adalah Eko Prabowo (Kades Sarirogo), Wildanun Mukholadun (Kades Dukuh Sari Jabon), serta yang terbaru Saiful Efendi dan Abdul Rofiq (Kades dan Sekdes Ploso Krembung).

Baca: Merasa Diintai Tim Saber Pungli, Puluhan Kades di Pasuruan Mengaku Tak Betah di Kantor

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help