Berita Pasuruan

Curhat Kades di Pasuruan : Sempat Terlintas Tak Terima Pelayanan, Daripada Dituduh Pungli. . .

Ia juga meminta, kades ini dikumpulkan dan diberi sosialisasi agar mengetahui mana yang bisa disebut pungli dan mana yang tidak.

Curhat Kades di Pasuruan : Sempat Terlintas Tak Terima Pelayanan, Daripada Dituduh Pungli. . .
surya/galih lintartika
Kades Pulokerto Ainul Yaqin saat menyampaikan aspirasinya terkait pungli di kantor Kecamatan Kraton, Senin (20/3/2017). 

SURYA.co.id | PASURUAN – Penangkapan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa oleh tim saber pungli Kabupaten dan Kota Pasuruan menuai protes keras dari para kades.

Bahkan, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kraton meluruk Kantor Kecamatan Kraton untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menganggap kades ini dikriminalisasi.

Kepada SURYA.co.id, Kades Kraton Baihaqi mengatakan, semisal bisa diajak berfikir bersama, menjabat sebagai kades itu solusi apa masalah.

Ia mengaku, dirinya dan teman kades lainnya memiliki keinginan untuk mensejahterakan dan membantu warganya yang membutuhkan keterangan di tingkat pemerintahan desa.

“Lah , kalau sekarang, saya berpikir bahwa jadi kades itu masalah, karena tidak ada payung hukumnya, dan bisa dituduh pungli atau korupsi,” katanya.

Ia merasa jabatannya sekarang ini membuat dirinya menjadi seperti maling di kantor sendiri.

Ia merasakan bagaimana diperiksa tim saber pungli. Ia mendapatkan tekanan saat diduga terlibat dalam penerimaan pungli yang membuat sekdesnya dipenjara tim saber pungli Kota Pasuruan saat ini.

“Saya itu niatnya mau membantu warga yang sedang mengurus akta hibah, tiba-tiba digerebek tim saber pungli. Loh, saya tidak ada niatan untuk pungli kok,” paparnya.

Menjadi kades, kata dia, itu ibarat makan buah simalakama. Berbuat tidak sesuai dengan aturannya dituduh pungli, korupsi dan sebagainya.

Padahal, lanjut dia, menjadi kades itu mengemban tugas yang sangat berat.

“Coba deh, jadi kades, nanti biar merasakan bagaiama susahnya. Saya sempat terlintas untuk tidak menerima pelayanan, daripada dituduh menerima pungli,” terangnya.

Baihaqi menuturkan, penangkapannya dan sekdes bersama dua perangkatnya oleh tim saber pungli pekan lalu itu sangat ganjal.

Menurutnya, kronologis awal, itu ada warga yang mau mengurus akta hibah.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa mengurus itu tidak gratis, melainkan ada biaya pajak, biaya lainnya.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help