Advertorial

DPRD Soal Lahan Konservasi dan Pelanggaran Perda: Camat dan Lurah harus lebih Tanggap

"Masih banyak aparatur kecamatan dan kelurahan yang tidak peka tata aturan dan tata kelola pemerintahan di wilayahnya," kata Darmawan.

DPRD Soal Lahan Konservasi dan Pelanggaran Perda: Camat dan Lurah harus lebih Tanggap
surya/nuraini faiq
KONSERVASI - Foto dari udara memperlihatkan kawasan Wonorejo yang masuk dalam program konservasi Pemkot Surabaya, seluas 2.500 hektar. Masalah timbul karena banyak warga telanjur membeli lahan tanpa mengetahui bahwa daerah itu merupakan kawasan konservasi alam. Foto kanan: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan 

SURYA.co.id |SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendorong semua aparatur pemerintah di kecamatan dan kelurahan lebih tanggap. Mereka harus lebih peka persoalan di wilayahnya.

Jangan semua persoalan yang terjadi di wilayahnya minta diselesaikan di tingkat pemerintah kota (pemkot). Karena Camat dan Lurah dan jajarannya adalah ujung tombak pemerintah di wilayahnya.

"Masih banyak aparatur kecamatan dan kelurahan yang tidak peka tata aturan dan tata kelola pemerintahan di wilayahnya," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan, Jumat (17/3/2017).

Akibat ketidaktahuan tata aturan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat bawah itu, masalah di masyarakat akan muncul.

Darmawan yang wakil dari Partai Gerindra ini mencatat rentetan persoalan yang saat ini terjadi di Kota Surabaya karena kekurangmampuan camat dan lurah memahami tata kelola pemerintahan.

Misalnya, masalah wilayah konservasi di Kecamatan Wonorejo dan wilayah lainnya di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya).

Jelas wilayah itu masuk kawasan konservasi, namun camat dan lurahnya tak tahu. Akibatnya, banyak warga yang menjadi korban setelah terjadi jual beli lahan di wilayah tersebut.

"Coba kalau camat dan lurahnya paham dan pinter, tak perlu muncul persoalan itu," ungkap Cak Aden, panggilan akrab Darmawan.

Saat ini, banyak warga mengadu ke DPRD karena terlanjur membeli tanah. Bahkan ada yang telah mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

Padahal, sesuai aturan, di wilayah yang menjadi kawasan konservasi alam di Pamurbaya tidak boleh didirikan bangunan apa pun. Alasan camat dan lurah mengizinkan karena tak ada patoknya.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help