Berita Ekonomi Bisnis

Pengaduan Minim, Tarif Listrik Kembali Naik pada Maret 2017, begini Rinciannya

Di bulan Maret ini, subsidi listrik berkurang menjadi Rp 442 per kilowatt hours (kWh) dari Rp 685 per kWh per Januari lalu.

Pengaduan Minim, Tarif Listrik Kembali Naik pada Maret 2017, begini Rinciannya
surya/sugiharto
Perwakilan Dirjen Kelistrikan Kementrian ESDM Jisman Hutajulu mejelaskan tentang pencabutan subsidi listrik di Gedung PENS ITS Surabaya, Selasa (14/3/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Memasuki periode II penyesuaian tarif untuk pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere (VA) di bulan Maret 2017 ini, belum banyak pelanggan yang mengadu.

General Manager PT PLN Distribusi Jatim Dwi Kusnanto mengatakan pengaduan terkait kebijakan penyesuaian listrik di wilayahnya pada tahap pertama Januari-Februari 2017 tidak sampai 5 persen dari total 3,8 juta pengguna listrik.

"Sangat minim dan tidak sampai 5 persen, namun angka pastinya saya belum cek yang terbaru. Minimmnya laporan pengaduan ini karena semakin sadarnya masyarakat dalam membayar listik," kata Dwi di sela acara Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim di PENS, Selasa (14/3/2017).

Pengaduan itu mayoritas bentuk dan isinya hanya normatif terkait ketidaktahuan adanya penyesuaian tarif listrik yang baru.

"Beberapa pengaduan masih dalam tahap wajar, dan kami terus siap menerima pengaduan atau komplain hingga tahap terakhir yakni Mei 2017," lanjut Dwi.

Dalam program penyesuaian tarif untuk pemberian subsidi tepat sasaran bagi pelanggan 900 va, sejak Januari 2017 lalu, PT PLN Distribusi Jatim membuka layanan pengaduan "Posko Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran" di tingkat kecamatan.

Dengan tujuannya agar masyarakat dapat mengajukan komplain apabila merasa tak layak digolongkan ke dalam rumah tangga mampu.

Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo mengatakan dalam posko itu masyarakat yang ingin mengajukan komplain dapat mengisi formulir di kantor kecamatan atau kelurahan.

Kemudian, petugas akan meneruskan laporan dengan mengakses laman daring mengenai subsidi listrik tepat sasaran.

"Petugas kecamatan akan mengunggah ke laman Posko Kementerian ESDM di pusat, dan setelah diterima data tersebut akan diteruskan ke daerah dengan melibatkan perangkat desa, dan mekanisme ini yang mengatur adalah kementerian pusat," tuturnya.

Halaman
123
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help