Surya/
Grahadi

Pemprov Jatim

Jalan Tol Surabaya-Mantingan Ngawi Terwujud Tahun 2018

SELAIN JALAN TOL Surabaya-Mantingan Ngawi, jalur tol Pandaan-Malang juga menjadi prioritas lainnya.

Jalan Tol Surabaya-Mantingan Ngawi Terwujud Tahun 2018
foto: Humas Pemprov Jatim
RATAS - Gubernur Soekarwo (paling kanan) dalam rapat terbatas (ratas) dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/3/2017). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Jalan tol Surabaya-Ngawi segera terwujud pada akhir tahun 2018.
Ini terjadi karena Presiden Joko Widodo sudah meyetujui percepatan pembangunan jalan tol tersebut.

Saat ini, pembangunan jalan tol tersebut tinggal menyisakan sedikit permasalahan, yakni perluasan jalan untuk interchange di Kertosono.

Kepastian penyelesaian pembangunan jalan tol tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjawab pertanyaan media, usai presentasi tentang perkembangan proyek strategis dan usulan proyek-proyek prioritas pada rapat terbatas dengan Presiden RI, di Istana Negara Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Pakde Karwo -sapaan Gubernur Jatim, juga menjelaskan jalur tol Surabaya-Mojokerto sudah terhubung sebelum hari raya Idul Fitri 2017 ini, walaupun pada ruas Mojokerto-Surabaya masih satu jalur. "Nanti diberikan pembatas jalan," ucapnya.

Selain tol Surabaya-Mantingan Ngawi, jalur tol Pandaan-Malang juga menjadi prioritas lainnya.
Kendala pembebasan lahan seperti untuk tanah kas desa sudah terselesaikan. Caranya, uang pengganti dititipkan kepada Pemda.

Apabila ada keinginan naik, maka akan dilakukan appraisal kedua, dan PT Jasa Marga tidak berkeberatan dengan kenaikan tersebut.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menyampaikan kepastian pembangunan bandara di Kediri oleh PT Gudang Garam.

Selain untuk perusahaan tersebut, bandara ini nantinya juga dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
Sedangkan rencana pembangunan bandara di Tulungagung, karena terlalu dekat ruang udaranya, maka diproyeksikan akan dipindah ke Trenggalek.

Mengenai pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Pakde Karwo mengatakan, masyarakat tidak perlu resah karena fungsi penyelesaian dilakukan oleh pejabat eselon 2 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR).

Langkah tersebut dilakukan untuk efektivitas penanganan.

Halaman
12
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help