Berita Ekonomi Bisnis

Industri Kapal Penyeberangan Minta Kenaikan Tarif 20 Persen, Penambahan Kapal Baru Dikeluhkan

Peraturan itu keluar setelah Presiden Joko Widodo meminta waktu dan kecepatan penyeberangan di Merak-Bakaheuni.

Industri Kapal Penyeberangan Minta Kenaikan Tarif 20 Persen,  Penambahan Kapal Baru Dikeluhkan
surya/ahmad faisol
Kapal feri milik PT ASDP masih melayani warga sekitat Pelabuhan Kamal kendati terus merugi

SURYA.co.id | SURABAYA - Di tengah kondisi pasar yang semakin anjlok industri kapal pelayaran dan penyeberangan swasta di tahun 2017 masih terancam untuk bangkrut.

Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), mengatakan, ancaman itu terkait adanya peraturan pemerintah yang membuka izin kapal baru untuk rute-rute penyeberangan.

"Regulasi itu antara lain tentang Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 80 tahun 2015 yang merupakan perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Di mana ijin kapal baru untuk rute penyeberangan dibuka, sementara pasar sedang lesu, persaingan semakin tinggi, infrastruktur dermaga tidak ada tambahan," jelas Khoiri, saat ditemui Sabtu (11/3/2017).

Peraturan itu keluar setelah Presiden Joko Widodo meminta waktu dan kecepatan penyeberangan di Merak-Bakaheuni, diminta lebih cepat seperti saat dia mencoba. Padahal saat ini, untuk panjang lintasan penyeberangan sepanjang 15 mil, saat ini sudah ada 58 kapal yang beroperasional.

"Tapi karena okupansi penumpang yang turun, dan dermaga yang tidak seimbang, membuat antrian di dermaga memakan waktu. Sebenarnya kalau menyeberang 15 mil saja hanya perlu waktu 60 menit hingga 90 menit. Tapi karena ada antrian sandar di dermaga, saat ini penyeberangan rute ini perlu waktu antara 3 jam hingga 4 jam," jelas Khoiri, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama, Surabaya itu.

Hal ini membuat biaya operasional perusahaan membengkak. Padahal saat pasar penumpang turun dari 58 kapal penyeberangan di rute ini, yang operasional rata-rata per hari hanya sekitar 50 persen.

Bahkan yang tidak operasional melayani penyeberangan, meski hanya perkir kapal di pelabuhan, biaya juga sudah ditanggung pengusaha.

Mulai dari biaya parkir, bahan bakar, hingga perwira hingga anak buah kapal, yang tetap harus menjaga kapal dan digaji.

"Sementara dengan peraturan itu, pemerintah sudah siap memberikan penambahan kapal hingga 15 unit untuk rute penyeberangan ini. Itulah yang menbuat kami terancam bangkrut," ungkap Khoiri.

Selain tergencet regulasi, industri jasa pelayaran kapal juga sudah tergencet dengan anjloknya pasar serta tarif penyeberangan yang terlalu murah.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help