Surya/
Grahadi

Beranda Grahadi

Tingkatkan SDM ASN, Pemprov Jatim akan Bekerjasama dengan UPRI

Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan Universitas Pertahanan RI dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara

Tingkatkan SDM ASN, Pemprov Jatim akan Bekerjasama dengan UPRI
ist
Pakde Karwo saat menerima Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI I Wayan Midhio di Grahadi, Surabaya, Kamis (9/3/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan RI (UPRI) dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di jajaran pemprov. Rencananya, bidang-bidang yang ditingkatkan melalui kerjasama tersebut meliputi manajemen konflik, manajemen bencana dan penelitian.

Kepastian kerjasama Pemprov Jatim-UPRI ini disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo) saat menerima Rektor UPRI Letjen TNI I Wayan Midhio di Grahadi, Surabaya, Kamis (9/3/2017).

Menurut Pakde Karwo, jajaran ASN khususnya yang menangani kesatuan bangsa serta ketrentaman dan ketertiban harus memahami politik pertahanan dan keamanan, sebab tugasnya bukan hanya melakukan penertiban. Dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, bukan hanya terkait kebersihan, tetapi ASN juga dituntut untuk memahami masalah-masalah berikutnya yang timbul dari tindakan penertiban tersebut. Oleh karena itu, pendekatan partisipatoris merupakan langkah yang harus dikedepankan oleh ASN, hal tersebut merupakan bagian dari hankam di negeri ini yang merupakan agregat dari provinsi-provinsi.

Pemprov Jatim, lanjutnya, telah melaksanakan cegah dini ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pembentukan tiga pilar yaitu kepala desa, bintara pembina desa, bintara pembina keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Ini sebuah rekayasa menciptakan keamanan dan pertahanan di Jatim yang awalnya dianggap sebagai gudangnya pembuat peledak," ujar Pakde Karwo yang menjadikan para audiens tersenyum.

Selain itu, tambah Pakde Karwo, dua kali dalam setahun dilakukan pertemuan antara camat, kapolsek dan danramil. Pertemuan itu juga menghadirkan tiga pilar desa, plus tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan total sekitar 2.550 orang.

"Kreasi tersebut menjadikan terdeteksinya sejak dini pendatang baru yang aneh-aneh, misalnya dari pakaian dan pemikirannya," ujar Pakde Karwo.

Dia juga mengakui, format tersebut belum struktural tetapi telah memperoleh dukungan baik dari Kapolda Jatim maupun Pangdam V Brawijaya.

Ditambahkan, Pemprov Jatim bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) rata-rata setiap tahun antara 14-15 ribu, yang saat ini secara keseluruhan tercatat sebanyak 104 buah rumah. Sementara itu, dengan Armatim telah terwujud 4.000 RTLH. Menurut Pakde Karwo, kegiatan tersebut juga mendukung sistem hankamrata, dimana tentara, polisi dan masyarakat luas bersatu padu. Selain itu, nilai uang Rp 6,5 juta/RTLH menjadi berkembang sebesar Rp 10 juta lebih karena gotong-royong semua komponen bangsa ini.

Melting Pot Pertahanan
Sementara itu, Rektor UPRI Letjen TNI I Wayan Midhio menjelaskan, UPRI yang didirikan pasca reformasi dimaksudkan untuk menyatukan sipil-militer, sehingga tidak ada lagi dikotomi sipil dan militer.

"Universitas ini menjadi 'melting pot' antara kalangan sipil dan militer," ucapnya.

Secara kelembagaan, UPRI berakreditasi A. Sejak didirikan 11 Maret 2009, UPRI memiliki 4 fakultas, yaitu strategi pertahanan, manajemen pertahanan, fakultas keamanan nasional dan tehnologi persenjataan. Sementara, jumlah program studi tercatat sebanyak 10 prodi. Diantaranya manajemen bencana, resolusi konflik dan cyber.

"Pada saat penandatangan di Jakarta nanti, kami mengharapkan gubernur dapat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa UPRI," harap rektor I Wayan Midhio yang dalam kunjungan ini didampingi Laksda Supartono (hms)

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help