Berita Sidoarjo

Lindungi Kades dari Polemik PTSL, Pemkab Keluarkan Surat Edaran, ini Isinya

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Djoko Sartono, mengatakan para kades dihantui ketakutan lantaran program PTSL ini dibidik dua institusi hukum.

Lindungi Kades dari Polemik PTSL, Pemkab Keluarkan Surat Edaran, ini Isinya
surya/irwan syairwan
Kades Nduku Asri dibawa ke Lapas Sidoarjo, Jumat (10/2/2017). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat edaran (SE) terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Minggu (5/3/2017).

SE ini dimaksudkan sebagai landasan hukum agar para kepala desa (kades) yang wilayahnya mendapatkan jatah PTSL tak tersandung kasus hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Djoko Sartono, mengatakan para kades dihantui ketakutan lantaran program PTSL ini dibidik dua institusi hukum, yaitu Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.

"Karena belum ada aturan hukum yang melindungi para kades ini," kata Djoko.

Djoko menuturkan SE ini ada 13 item yang menjadi patokan para kades melaksanakan PTSL. Namun, inti dari SE ini agar pihak desa langsung membuat Peraturan Desa (Perdes) saat akan melaksanajan PTSL.

Perdes ini harus berpatokan pada 13 item SE pemkab. Yang paling utama adalah adanya kesepakatan antara pihak desa dengan warga.

Djoko menerangkan permasalahan hukum terkait PTSL ini karena adanya dugaan pungli pada permohonan warga. Warga ditarik iuran oleh kades yang jumlahnya bervariasi, alias tak sama.

Karena ketidaksamaan tarikan ini akhirnya dugaan pungli menguat sehingga aparat hukum langsung bertindak.

Djoko menjelaskan program PTSL ini sebagian besar pembiayaan telah ditalangi APBN. Namun, untuk biaya patok, materai, fotokopi dokumen, dan lain-lain, dibebankan ke pemohon.

"Jadi, sebelum mendaftar PTSL, antara pihak desa dan warga harus sudah menggelar rapat untuk menentukan biaya program ini. Juga, besarannya harus sudah disepakati. Setelah sepakat, segera terbitkan Perdes-nya," papar Djoko.

Terpisah, Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna, menambahkan biaya patok dan materai memang menjadi tanggungan pemohon. Hanya saja, penarikannya harus realistis, tidak mengada-ada, serta harus ada kesepakatan bersama.

"Namun akan lebih baik lagi jika dari pemkab sendiri yang menganggarkan dana tersebut agar tak lagi berpolemik," imbuh Nandang.

Akibat kasus dugaan pungli program PTSL ini, tiga kades dan satu sekdes ditangkap pihak Polresta Sidoarjo dan Kejari Sidoarjo.

Tiga kades itu adalah Eko Prabowo (Kades Sarirogo), Wildanun Mukholadun (Kades Dukuh Sari Jabon), serta yang terbaru Saiful Efendi dan Abdul Rofiq (Kades dan Sekdes Ploso Krembung).

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help