Grahadi

Pemprov Jatim

Perwakilan Kades Jatim ke Jakarta Pastikan Payung Hukum Prona

Pada surat tersebut dibubuhi tandatangan 16 kades dari 7 kabupaten, yaitu Lumajang, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember, Bojonegoro dan Lamongan.

Perwakilan Kades Jatim ke Jakarta Pastikan Payung Hukum Prona
surya/nuraini faiq
Gus Ipul 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 12 orang perwakilan kepala desa di Jawa Timur pada Kamis (2/3/2017) ke Jakarta untuk memastikan payung hukum terkait Program Agraria Nasional (PRONA) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tujuannya surat ke Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyerahkan surat keluhan tentang program ini," ujar koordinator perwakilan kades, M Heru Sulthon.

Dalam surat tersebut, Kades Suwaluh, Kecamatan Balungbendo, Sidoarjo tersebut menyampaikan bahwa PRONA adalah program pro rakyat yang perlu disambut gembira.

Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pembiayaan Pra PRONA yang belum dianggarkan dan harus dibebankan kepada pemohon (masyarakat), dengan rincian terdiri dari pengadaan patok, biaya materai, pengukuran awal, dan pemasangan patok dalam rangka penentuan batas tanah oleh Pemerintah Desa.

Kemudian, biaya foto copy kelengkapan berkas (pemberkasan), honor panitia pengisian dokumen, biaya pembuatan akta PPAT atas Perubahan Hak Atas Tanah, dan biaya lain yang timbul akibat penentuan tanah (menghadirkan saksi untuk persetujuan batas).

Di surat tersebut juga tertulis bahwa dalam pelaksanaan di lapangan akibat tidak dianggarkan dala APBN maka diambil langkah-langkah untuk menyukseskan program dengan membentuk Pokja/Pokmas atas inisiatif pemohon hingga Kades menerbitkan SK Pokja/Pokmas.

"Untuk selanjutnya tugas Pokja/Pokmas mengkoordinir atau memfasilitasi pelaksanaannya dengan membebankan biaya-biaya kepada pemohon, tapi malah mengakibatkan beberapa kades terjerat masalah hukum," katanya.

Karena itu, pihaknya memohon kepada Presiden RI untuk memberikan diskresi kepada beberapa kades yang sementara ini telah terkena masalah hukum.

Menurut dia, apabila desa yang selama ini melaksanakan PRONA/PTSL sesuai arahan dan sosialisasi dari BPN kabupaten, dan ternyata masih dianggap menyalahi aturan serta diproses hukum maka selaku perwakilan kades di Jatim tak akan melaksanakan tersebut.

Selanjutnya agar tak ada masalah hukum, pihaknya memohon Presiden Joko Widodo agar PRONA/PTSL dimaksud sekaligus menganggarkan biaya Pra PRONA pada APBN sehingga tak ada lagi biaya yang dibebankan kepada pemohon.

Pada surat tersebut juga dibubuhi tandatangan 16 kades dari tujuh kabupaten, yaitu Lumajang, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember, Bojonegoro dan Lamongan.

Sedangkan, 12 nama yang berangkat ke Jakarta adalah Nurul Yatim dan M Nasikhan (Gresik), Heru Sulthon, Khoirun Nasirin, dan Samsul (Sidoarjo), Nugroho dan Jatmiko (Lamongan), Suhanto dan Abdur Rohim (Lumajang), Murai Ahmaf (Banyuwangi), serta Imam Khoiri dan M Huda (Bojonegoro).

Sedang Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang sempat menerima perwakilan kades pada Senin (27/2/2017) mengaku bahwa Pemprov Jatim memfasilitasinya untuk menemui Pemerintah Pusat karena merupakan program nasional.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menilai bahwa meminta kepastian terkait PRONA, terutama terkait masalah hukum merupakan langkah tepat untuk mengantisipasi persoalan hukum seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

"Ini agar tidak ada multitafsir sekaligus jaminan agar kades melaksanakan programnya tidak keliru yang dikhawatirkan terjerat kasus hukum," kata Gus Ipul. (*/fae)

Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help