Berita Surabaya

Kejaksaan Menahan Dua Tersangka Korupsi Bappeko Surabaya

Kejaksaan negeri Surabaya akhirnya menahan dua orang tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi PPh di Kantor Bappeko Pemkot Surabaya.

Kejaksaan Menahan Dua Tersangka Korupsi Bappeko Surabaya
surabaya.tribunnews.com/Anas Miftakhudin
Tersangka Totok dan Soni saat digiring petugas Kejari Surabaya dan polisi menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Medaeng. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dua orang yang terlibat dalam pusaran korupsi Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Tersangka yang ditahan adalah Totok bin Soeratman dan Mochamad Soni. Kedua tersangka yang perannya ikut serta dalam korupsi yang merugikan negara Rp 999,9 juta itu sebagai orang yang terlibat langsung dan menikmati uang korupsi itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi SH, menjelaskan tersangka Totok bin Soeratman dan Mochamad Soni ditahan Jumat (17/2/2017) malam karena tersangkut kasus korupsi Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) di Bappeko Kota Surabaya.

"Penetapan dan penahanan Soeratman dan Mochmad Soni merupakan pengembangan perkara PPh di Bappeko yang kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama Umi Chasanah dan Fahmi," tutur Didik Farkhan, Sabtu (18/2/2017).

Kata jaksa asal Bojonegoro itu, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan kedua tersangka melarikan diri.

Selain itu, penyidik juga ingin mempercepat penyelesaian kasus yang tengah disandang kedua tersangka.

"Semua kasus korupsi yang ditangani Kejari Surabaya semua tersangkanya ditahan. Tujuannya agar cepat tuntas," tandasnya.

Korupsi PPh yang tengah diselesaikan ini terungkap setelah, penyidik menahan Bappeko Pemkot Surabaya, Umi Chasanah, 47, warga Perum YKP Penjaringansari PS 1 C dan Achmad Ali Fahmi, warga Medokan Ayu.
Umi dan Achmad Ali Fahmi dijerat pasal 2, dan 3 Jo to Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi.

Umi tidak menyetorkan pajak PPh pegawai honorer di lingkungan Pemkot Surabaya yang dipotong oleh Umi. Potongan uang yang mencapai Rp 999,9 juta itu tidak disetorkan ke bank milik negara, tapi dikantongi sendiri.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan Pemkot Surabaya atas dasar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved