Berita Gresik

Banyak Proyek di Gresik Tak Sesuai Spesifikasi, Begini Respon DPRD

Banyak proyek infrastruktur di Kabupaten Gresik yang didanai APBD 2016 dan diduga tidak sesuai spesifikasi. Ini yang akan dilakukan DPRD.

Banyak Proyek di Gresik Tak Sesuai Spesifikasi, Begini Respon DPRD
Surabaya.tribunnews.com/M Taufik
Proyek saluran di Kabupaten Gresik yang tidak terselesaikan. Mulai 2017, Pemkab Gresik akan memasukkan sejumlah kontraktor yang gagal menuntaskan proyek sesuai deadline ke dalam daftar hitam. 

SURYA.co.id | GRESIK – Proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten yang didanai uang APBD tahun 2016 diduga banyak yang tidak sesuai spesifikasi. Dugaan ini sedang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus yang telah dikeluarkan oleh BPK, proyek-proyek yang diduga volumenya tidak sesuai itu ada di beberapa sektor.

Di antaranya ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).

“Kami sudah menerima LHP tersebut. DPRD Gresik telah memutuskan untuk menindaklanjuti temuan dari BPK ini,” ungkap Khoirul Huda, Ketua Fraksi PPP DPRD Gresik, Senin (17/1/2017).

Dijelaskannya, tindak lanjut yang dilakukan dewan terkait hal itu adalah dengan membentuk panitia khusus (Pansus) yang kemudian diketuai oleh Khoirul Huda.

Pansus ini punya masa kerja selama dua pekan. Tugasnya adalah mendalami temuan BPK tersebut, kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemkab Gresik untuk menindaklanjuti temuan ini.

“Dari LHP BPK tersbeut, diketahui ada banyak proyek pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan penelitian dan pendalaman agar tidak sampai menimbulkan masalah baru. Yang mendapat perhatian serius, diantaranya ada proyek infrastruktur yang nilainya Rp 4 miliar, ada juga yang mencapai Rp 6 miliar,” sambung Mujid Ridwan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik yang juga menjadi anggota Pansus.

Dalam waktu dekat, disampaikan dia bahwa Pansus berencana melakukan rapat audiensi dengan instansi terkait. Diantaranya Dinas PU, RSUD Ibnu Sina, Dishub dan Diskoperindag.

“Jika lainnya terkait proyek infrastruktur, khusus untuk Diskoperindag itu terkait pengembangan usaha mikronya yang perlu medapatkan perhatian,” sambung Mujid.

Terpisah, Kepala Dinas PU Gresik, Bambang Isdianto, ketika dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan tindaklanjut atas temuan BPK tersebut.

Dengan alasan itu, pihaknya mengaku optimistis persoalan ini tidak akan berbuntut panjang.

“Memang ada beberapa proyek yang menurut BPK ada ketidaksesuaian spesifikasi, dan kami sudah menindaklanjuti temuan dari BPK itu,” jawab Bambang.

Baca: Proyek Tak Tuntas, Kontraktor di Gresik Kena Blacklist

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved