Grahadi

Beranda Grahadi

Guru SMA dan SMKN di Jatim Tak Perlu Khawatirkan Gaji, Alasannya

Para guru tidak tetap (PTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA dan SMKN di Jawa Timur, termasuk di Surabaya diharapkan tidak resah dan khawatir gaji...

Guru SMA dan SMKN di Jatim Tak Perlu Khawatirkan Gaji, Alasannya
surya/neneng uswatun hasanah
Ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Para guru tidak tetap (PTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) SMA dan SMKN di Jawa Timur, termasuk di Surabaya diharapkan tidak resah dan khawatir gaji mereka dibawah upah minimum regional (UMR). Alasannya, surat edaran Gubernur Jawa Timur yang memberikan kewenangan bagi sekolah untuk menarik SPP kepada orangtua murid telah mengakomodasi kepentingan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Jatim Benny Sampir Wanto, saat mengomentari adanya kekhawatiran sejumlah guru PTT SMK dan SMA di Surabaya.

Dijelaskan, berdasarkan surat edaran (SE) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, Surabaya merupakan kabupaten tertinggi yang sekolahnya dapat menarik dana masyarakat, yakni sebesar Rp 35 ribu. Dengan jumlah tersebut, dirasakan sudah mencukupi besaran UMK Surabaya.

"Kita yakin, para kepala sekolah itu orang-orang bijak yang akan bahagia apabila anak buahnya sejahtera," ujar Benny sambil mengingatkan yang terpenting dalam menarik dana harus dilakukan pembahasan antara kepala sekolah dan komite secara partisipatif.

"Pendekatan yang partisipatif inilah yang selalu bapak Gubernur tegaskan pada berbagai kesempatan," tambahnya.

Mengutip statemen Gubernur Jatim dalam satu kesempatan, Benny menjelaskan, substansi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan bukanlah gratis tetapi bermutu, murah, dan terjangkau.

"Itu sebabnya ada komite sekolah sebagai mitra memajukan sekolah, bukanlah "charity" karena kurang mendidik. Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia menerapkan subsidi silang.

Berdasarkan SE Gubernur Jatim tersebut, selain Surabaya yang diijinkan menarik dana masyarakat SPP paling tinggi sebesar Rp135 ribu, beberapa kabupaten yaitu Pacitan, Sampang, dan Pamekasan biaya tarikan SPP maksimal Rp 60 ribu.

Pemprov Jatim, menurut Benny, sangat memberikan kepedulian terhadap para guru. Saat ini, semua guru PNS telah menerima gaji mereka. Selain itu, pelantikan para kepala sekolah beberapa waktu lalu juga merupakan yang pertama di Indonesia. Kejelasan tersebut tentunya telah memberikan kepastian posisi para kasek dan guru.

Kalau dinilai masih ada kekurangan dengan penyerahan kembali kewenangan SLTA ke provinsi, diibaratkan pengantin baru. "Apa pengantin baru itu sudah punya rumah, kendaraan, dan sebagainya?". Dijelaskannya, sebelum tahun 1998 pendidikan SLTA dikelola oleh provinsi yang saat itu disebut kantor wilayah.

Tidak Pindah Jauh

Terhadap kekhawatiran sebagian guru yang dipindah jauh dari tempatnya mengajar saat ini atau seluruh wilayah Jawa Timur, Kepala Biro Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Jatim Benny Sampir Wanto mengatakan, hal tersebut mungkin terjadi tetapi kecil.

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, jelasnya, sangat memperhatikan kesejahteraan lahir dan batin dari para guru. Jika perpindahan kontra produktif, dipastikan gubernur tidak akan melakukannya.

"Bapak Gubernur pernah mencontohkan, kalau orangnya setelah dipindah gantung diri, bagaimana?", ujarnya.

Oleh karena itu, dalam pemindahan guru, Pemprov Jawa Timur akan melakukan secara seksama. Pak Gubernur pernah menyampaikan, lanjut Benny, kalau pindahnya satu Bakorwil, masih dapat dipahami karena rata-rata tidak terlalu jauh dari tempat tinggal para guru. Jika sangat dipastikan yang bersangkutan ditanyakan, apakah menyukai satu rencana pemindahan atau tidak. Pemprov sekali lagi akan menggunakan pendekatan partisipatif.

Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help