Berita Pendidikan Surabaya

Besok Gubernur Lantik 786 Kepala SMA/SMK di Jatim, 282 Kepala TU masih Kosong, ini Penjelasannya

TAK HANYA kepala sekolah, Gubernur juga akan melantik kepala tata usaha (TU) di sekolah-sekolah tersebut .

Besok Gubernur Lantik 786 Kepala SMA/SMK di Jatim, 282 Kepala TU masih Kosong, ini Penjelasannya
sany eka putri
Kepala Dindik Jatim Saiful Rahman (kiri) saat menerima perwakilan dari Tianjing Education Center, Tianjin Sino Germany dan Tianjin Maritime Vocational College. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Kepala SMA/SMK dan pendidikan khusus (PK) akan dilantik Gubernur Jatim Soekarwo, Rabu (4/1/2017).

Tak hanya kepala sekolah, Gubernur juga akan melantik kepala tata usaha (TU) di sekolah-sekolah tersebut . Meski demikian, sejumlah posisi kepala TU masih kosong.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, sebanyak 786 kepala SMA/SMK dan PK serta 504 kepala TU se-Jatim dilantik gubernur. Terutama bagi sekolah-sekolah negeri.

“Pelantikan dilakukan besok (4/1/2017). Kepala TU masih kurang jumlahnya. Seharusnya sama dengan jumlah kepala sekolah,” ungkap Saiful saat ditemui di kantornya, Selasa (3/1/2017).

Selain kekurangan 282 kepala TU, Saiful juga menjelaskan belum tuntasnya pengisian pejabat di kantor cabang Dindik Jatim.

Dia mencontohkan posisi Kepala Seksi (Kasie) Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas, Menengah Kejuruan dan PK-LK pada cabang Dindik Jatim di Surabaya yang dilantik Selasa (27/1/2017).

Posisi itu diisi oleh pegawai Pemkot Surabaya yang selama ini bertugas di Dindik Kota Surabaya.

Namun, ternyata pegawai tersebut juga memiliki jabatan baru di Dindik Kota Surabaya.

“Kami sudah melantik, tetapi kalau tetap memilih di Pemkot Surabaya, tidak jadi ke Pemprov Jatim ya di cabang dinas itu. Tidak masalah, akan dilantik penggantinya bersamaan dengan kepala sekolah,” ujar mantan Kepala SMKN 4 Malang ini.

Saiful menambahkan, selain pelantikan kepala sekolah dan kepala TU, Gubernur Jatim juga akan memberikan surat edaran (SE) terkait sekolah berbayar.

“Suratnya baru diteken dan akan diberikan usai pelantikan,” imbuhnya.

Adanya SE ini bakal dijadikan payung hukum sekolah guna menarik sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Mantan Kepala Diklat Prov Jatim ini menjelaskan, dana yang dipungut dari siswa ini bisa digunakan untuk memenuhi biaya operasional sekolah.

“Nanti juga bisa dipakai menggaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT),” terangnya.

Artinya, rencana penggajian GTT-PTT SMA/SMK melalui dana BOS tidak disetujui pemerintah pusat.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help