Evaluasi Akhir 2016, Polres Jombang: Banyak Prestasi juga Banyak PR

SURYA.co.id. JOMBANG - Sepanjang tahun 2016, Polres Jombang cukup banyak meraih prestasi. Namun di sisi lain, juga banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Gambaran itu terungkap saat press release akhir tahun di Polres Jombang, Sabtu (31/12/2016).

“Di tingkat Polda Jawa Timur maupun provinsi, Polres Jombang menduduki ranking I opini media cetak tahun 2015-2016. Selain itu, juga mendapat penghargaan dari Provinsi Jatim tentang pendidikan Dikmas Lantas Polisi Cilik,” kata Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto.

Prestasi lainnya, banyak pengungkapan kasus yang mengalami kenaikan dari tahun lalu. Misalnya, tindak pidana konvensional. Jika pada 2015 tindak pidana kejahatan konvensional bisa diselesaikan cuma 63 persen, padah tahun 2016 mencapai 71 persen.

Tindak pidana konvensional ini meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penipuan, penggelapan, dan penganiayaan berat.

“Tahun 2015, dari total tindak pidana konvensional 561 kasus, diselesaikan atau diungkap 317 atau 63 persen. Namun tahun ini (2016) dari 661 kasus, yang berhasil diungakap 467 kasus atau 71 persen,” jelasnya.

Tetapi khusus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), meskipun termasuk tindak pidana konvensional, tercatat lebih banyak yang belum diungkap. Dari 82 kasus curanmor, yang berhasil diungkap baru 26 kasus atau 32 persen. Ini berarti 68 persen belum terungkap.

Kapolres mengakui masih banyak PR untuk kasus curanmor ini. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor lebih sulit diungkap karena beberapa kendala. Antara lain, kejahatan ini biasanya melibatkan jaringan antardaerah.

“Karena itu sering terjadi, jika satu kasus terungkap di polres tententu, rentetannya atau jaringannya di polres lainnya akan terungkap,” kilah Kapolres Agung.

Selain akibat melibatkan jaringan antarkota, sedikitnya personel Polres Jombang juga menjadi salah satu kendala. Menurutnya, untuk Jombang saat ini, rasio polisi dibanding warga adalah satu dibanding 900.

Padahal rasio ideal adalah satu polisi melayani 300 warga. “Jadi masih kekurangan 145 polisi. Kendati demikian, kami tetap berusaha sekuat tenaga mengungkap kasus-kasus pidana yang ada. Lebih-lebih yang menjadi DSP (daftar skala prioritas),” jelas Agung Marlianto.