Pemkot Surabaya

Kewenangan Sudah di Pemprov, Pemkot masih Anggarkan Bopda SMA/SMK pada 2017, begini Reaksi Dewan

SAYANGNYA, anggaran pendidikan itu belum bisa dicairkan lantaran menyalahi aturan.

Kewenangan Sudah di Pemprov, Pemkot masih Anggarkan Bopda SMA/SMK pada 2017, begini Reaksi Dewan
surya/ahmad amru muiz
Reni Astuti.

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 sebesar Rp 8.561.484.147.400, akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Dalam APBD 2017 itu, turut disertakan anggaran pendidikan Rp 180 miliar untuk SMA/SMK.

Sayangnya, anggaran pendidikan itu belum bisa dicairkan lantaran menyalahi aturan.

Dalam sidang Paripurna pengesahan APBD 2017, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Reni Astuti menginterupsi untuk anggaran BOPDA yang ada di dalamnya.

Ia mengatakan bahwa anggaran itu seharusnya bukan dalam bentuk kegiatan ataupun program.

"Dalam aturan sudah dijelaskan ketika penganggaran dana itu untuk pendidikan, seharusnya melalui program atau kegiatan. Sehingga tidak bisa dicairkan dana Rp 180 miliar itu," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Padahal dalam penyusunan APBD sudah jelas mengacu pada pedoman, namun jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap ngotot mengalokasikan anggaran pendidikan akan sayang sekali.

Karena tidak bisa dimanfaatkan karena kewenangan tah beralih ke Pemerintah Provinsi.

Namun, jika Pemkot Surabaya tetap memilih menunggu keputusan MK terkait pengelolaan pada tahun depan, hal itu sangat riskan.

"Kalau Pemkot Surabaya tetap menunggu keputusan MK, dan keputusan itu hingga tengah tahun belum turun maka sama saja, alokasi anggaran itu tidak bisa dipakai," jelas Reni usai sidang Paripurna, Rabu (30/11/2016).

Apalagi, anggaran sebesar Rp 180 miliar itu juga diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu. Dari data yang dimiliki Reni, jumlah siswa miskin di sekolah menengah ada sebanyak 126.178 orang. Atau sepuluh persen dari total jumlah siswa SMA/SMK Surabaya.

Artinya, anggaran yang seharusnya dibutuhkan untuk menjamin para siswa tidak mampu sebesar Rp 45 miliar.

Nantinya, model pendanaannya bisa menyerupai beasiswa yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk perguruan tinggi.

Harapannya, bantuan itu bisa disalurkan secara personal kesetiap siswa secara langsung.

"Kalau Pemkot Surabaya maish mau memberikan bantuan untuk siswa kurang mampu saja masih ada kesempatan. Dana itu harus dialokasikan dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan (BKK). Sehingga jelas bisa dicairkan, bukan mengandalkan dalam bentuk program atau kegiatan," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Rorry Nurwawati
Editor: Parmin
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help