Berita Surabaya

Terkait Demo 411 dan 212, Rektor Unmuh Malang Berharap Pemerintah Mampu Ubah Kekecewaan Jadi Harapan

"Kekecewaan itu tak boleh diabaikan, jika tak ingin menjadi amunisi yang akan melahirkan kekecewaan lebih besar.”

Terkait Demo 411 dan 212, Rektor Unmuh Malang Berharap Pemerintah Mampu Ubah Kekecewaan Jadi Harapan
surya/adrianus adhi
Foto ilustrasi demo sejumlah mahasiswa membentangkan tulisan berisi kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah. 

SURYA.co.id | SRABAYA - Di tempat terpisah, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Fauzan meminta masyarakat berpikir jernih agar tak menilai berlebihan aksi 212 itu.

“Ada yang bilang 212 itu politik makar untuk menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, ada juga yang menyepelekannya, 212 dianggap demonstrasi biasa yang sama sekali tak ada pengaruhnya bagi stabilitas bangsa. Saya berharap kita tidak berada di dua titik ekstrem ini,” katanya dalam rilis yang dikeluarkan.

Fauzan tak heran jika aksi 212 melahirkan tanda tanya, yaitu soal apakah aksi ini memiliki muatan lain yang sengaja disembunyikan.

“Terlebih, aksi 212 terjadi setelah pihak kepolisian bergerak cepat menggelar kasus Ahok. Logikanya, jika tuntutan utama aksi 411 agar Ahok dipidanakan sudah terpenuhi, tak heran jika aksi lanjutan membuat orang menafsirkan macam-macam,” tambahnya.

Terkait mediasi dan silaturahmi yang dilakuakn oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, Fauzan menilai itu sebagai upaya menunjukkan bahwa soal menjaga perdamaian, pemerintah dan massa aksi memiliki visi yang sama.

Namun, itu tak berarti bahwa secara politik, mereka berada di haluan yang sama.

"Mediasi yang dilakukan hanya bisa mengurangi ketegangan, tapi tak bisa menyamakan kepentingan politik,” terang Fauzan.

Tuntutan aksi 411 dan 212 juga dinilai Fauzan sangat khas. Tak ada tendensi politik yang terbuka, karena demostrasi itu dicitrakan sebagai aksi bela Islam melawan penista agama.

Berbeda dengan Reformasi 1998, Malari 1974 dan Tritura 1966, yang secara terbuka menyerukan perlawanan politik.

Sekalipun begitu, Fauzan tetap menilai, rangkaian aksi massa berskala besar dua bulan terakhir ini merupakan bukti bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan bangsa.

Menurutnya, rakyat lebih mudah diarahkan oleh para pemimpin opini (opinion leaders) ketimbang pemimpin formal, yaitu penguasa.

Ketiadaan pemimpin idaman membuat masyarakat mudah kecewa.

Fauzan berharap pemerintah bisa mengelola kekecewaan itu, dan mengubahnya menjadi harapan.

"Kekecewaan itu tak boleh diabaikan, jika tak ingin menjadi amunisi yang akan melahirkan kekecewaan lebih besar,” pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Benni Indo
Editor: Parmin
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help