Advertorial

Tak Izinkan Uber Beroperasi di Surabaya, DPRD Surabaya Anggap Bikin Kisruh Kota

"Sebaiknya dibekukan saja Uber di Surabaya. Datang sebagai perusahaan aplikasi tapi ikut merekrut driver."

Tak Izinkan Uber Beroperasi di Surabaya, DPRD Surabaya Anggap Bikin Kisruh Kota
surya/nuraini faiq
UBER - Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji memimpin hearing dengan perwakilan Uber Surabaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) di gedung DPRD Surabaya, Selasa (18/10/2016). 

SURYA.co.id |SURABAYA - Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji menegaskan tak akan mengizinkan taksi online Uber beroperasi di Surabaya. Pasalnya, meski telah hadir sejak Januari 2016, namun perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi secara online itu belum juga mengantongi izin. 

Sebagai perusahaan aplikasi, aplikator yang berpusat di Singapura itu malah dinilai bikin kisruh transportasi di Kota Surabaya. Meski sebagai perusahaan modal asing (PMA), namun perizinan aplikator di Surabaya ini belum mereka kantongi.

"Sebaiknya dibekukan saja Uber di Surabaya. Datang sebagai perusahaan aplikasi tapi ikut merekrut driver. Uber pula yang menentukan tarif. Apa-apaan ini," tegas Armuji, saat hearing dengan parwakilan Uber Surabaya dan Dinas Pergubungan (Dishub), di gedung DPRD Surabaya, Senin (18/10).

Untuk kali kedua, DPRD Surabaya memfasilitasi puluhan pemilik rental mobil dan driver untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama Dishub Surabaya dan Dishub Jatim. Saat hearing pertama sebelumnya, pihak Uber tidak datang. Dalam hearing kedua kemarin, PT Uber diwakili Pandu Adilaras. 

Uber adalah perusahaan aplikasi. Untuk melayani taksi online, perusahaan ini harus menyerahkan kepada operator. Operator inilah yang disebut mitra Uber. Mitra ini adalah vendor dari para pemilik rental mobil. Mitra inilah yang merekrut driver hingga menentukan tarif.

Padahal sesuai perundangan, aplikator itu harus bermitra dengan operator yang berbadan hukum seperti koperasi. Bukan dengan perorangan, seperti pemilik rental mobil. Koperasi ini minimal menguasai lima kendaraan. 

Namun dalam praktiknya, Uber datang ke Surabaya merekrut driver. Bahkan telah menentukan tarif. Tak hanya itu, Uber juga memberlakukan dana wajib bagi driver Rp 35.000 per minggu. "Ini yang tidak boleh. Rekrutmen driver dan penentuan tarif adalah wewenang operator," jelas Kabid Angkutan Jalan Dishub Surabaya, Tunjung Iswandaru.

Vendor Protes

Para vendor pun protes atas kebijakan Uber menarik iuran hingga merekrut driver itu. Alasannya, Uber membantu menarik iuran wajib sebagai anggota koperasi. Uber mengaku bermitra dengan Koperasi Wiratama. Untuk biaya derek atau untuk biaya mempelajari aplikasi.

"Kami semula pemilik rental mobil. Kami diperkenalkan aplikasinya dan banyak yang bergabung. Namun manajemennya ternyata tak sesuai harapan karena Uber merekrut sendiri para driver," kata Hilmi, perwakikan vendor.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help