Advertorial

Perampingan Organisasi; Para Pejabat Jangan Resah

DPRD pun mendukung jika nanti ada seleksi secara terbuka untuk jabatan kepala dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Perampingan Organisasi; Para Pejabat Jangan Resah
surya/nuraini faiq
Masduki Toha 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Kota Surbaya meminta semua PNS, terutama pejabat eselon tidak resah, menyusul adanya perampingan atau peleburan satuan kerja (satker) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai konsekuensi diterapkannya UU 23 Tahun 2014. Pasalnya, tentu bakal ada jabatan kepala dinas yang lenyap.

DPRD pun mendukung jika nanti ada seleksi secara terbuka untuk jabatan kepala dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) OPD juga telah tuntas memasukkan sistem seleksi terbuka di tingkat pratama atau setara dengan Kepala Dinas atau Kepala Bagian.

Aturan ini mengacu pada penggabungan UU Kepegawaian yang ada yakni UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Saya rasa itu lebih fair dibandingkan penunjukan langsung. Artinya, siapapun bisa berpeluang menjadi kepala dinas sesuai kapasitas dan kapabilitasnya," kata Ketua Pansus Raperda OPD DPRD Kota Surabaya, Fathurrohman, Rabu (28/9/2016).

Setiap pejabat eselon bisa mengikuti seleksi jabatan yakni kepala dinas, kepala bagian, hingga camat.
Mereka bisa mengajukan diri untuk mendaftar sebagai calon kepala dinas. Apalagi, ada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) serta panitia seleksi yang independen.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha meminta kepada para kepala dinas yang bakal dilebur tidak perlu resah dan cemas.

"PNS harus siap ditempatkan di mana saja. Yang utama adalah, melayani masyarakat dan bekerja secara profesional," kata Masduki, Rabu (28/9/2016).

Misalnya, lanjut Masduki, akan terjadi perampingan dan peleburan dari beberapa SKPD menjadi satu SKPD.
Misalnya, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian akan dilebur menjadi satu. Begitu juga Bagian Humas dengan Dinas Kominfo.

Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji menambahkan bahwa sumpah PNS dilarang memikirkan mendapatkan jabatan apa.

"Tapi harus konsentrasi penuh pada pekerjaan untuk melayani masyarakat," tegas tokoh PDIP Surabaya ini secara terpisah.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help