Berita Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo Belum Punya Perda Penanggulangan HIV/AIDS

"Urgensi mengenai Perda Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat mendesak," kata Hadi.

Pemkab Sidoarjo Belum Punya Perda Penanggulangan HIV/AIDS
antara/siswowidodo
ARSIP - Petugas menunjukkan tiga sampel darah yang terindikasi positif HIV/AIDS saat test HIV/AIDS bagi nara pidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Madiun, Jatim, Senin (1/12/2014). Saat ini di Lapas tersebut terdapat 13 orang napi dinyatakan positif menderita HIV/AIDS. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo belum memiliki Peraturan Daerah (perda) Penanggulangan HIV/AIDS, Kamis (22/9/2016). Padahal, penyebaran penyakit yang belum ada obatnya ini terbilang cukup tinggi di Kota Delta.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Hadi Subianto, mengatakan setidaknya ada sekitar 180 penderita HIV baru di Sidoarjo tiap bulannya.

"Urgensi mengenai Perda Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat mendesak," kata Hadi.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Komisi Penanggilangan AIDS (KPA) Jatim untuk menyusun Rancangan Perda (raperda) tersebut. Dari konsultasi itu diketahui bahwa sampai September 2016, Sidoarjo berada di posisi kelima se-Jatim dengan 1.741 kasus HIV/AIDS.

Dalam perda ini nanti berisi tentang pencegahan termasuk sanksi hukum bagi seseorang yang menularkan virus mematikan tersebut.

"Termasuk membahas tentang anggarannya," sambungnya.

Anggota Komisi D lainya,Bangun Winarso, menambahkan anggaran penanggulangan HIV/AIDS Sidoarjo saat ini masih di bawah Rp 1 miliar. Junlah itu bahkan lebih kecil dari Jember yang sudah menembus Rp 2 miliar.

"Kami ajukan sebagai perda inisiatif. Kami target 2017 sudah bisa diimplementasikan," imbung Bangun.

Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Achmad Syaifuddin, mengaku mendukung langkah legislatif untuk membuat perda inisiatif tersebut.

Pihaknya tak hanya menempatkan HIV/AIDS sebagai permasalahan kesehatan melainkan juga sebagai masalah sosial agar bisa memaksimalkan upaya pencegahannya.

"Sidoarjo sudah butuh perda ini karena kasus HIV/AIDS sudah dalam kondisi mengkhawatirkan. Kami akan maksimalkan implementasi perda tersebut," ujar Nur Achmad saat memaparkan pandangannya di hadapan anggota dewan pada Paripurna Dua Perda Inisiatif.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help