Berita Bangkalan Madura

KPU Bangkalan Konsultasikan Dana Pilkada Rp 46,3 Miliar ke BPKP Jatim

"Kami minta pendampingan BPKP karena memang harus hati-hati. Sebab, penyelewengan anggaran tidak terjadi saat realisasi anggaran saja tapi juga...

KPU Bangkalan Konsultasikan Dana Pilkada Rp 46,3 Miliar ke BPKP Jatim
pixabay
ilustrasi 

SURYA.co.id | BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dalam proses finalisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bangkalan.

Hasilnya, muncul penyusutan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Berdasarkan standarisasi anggaran pilkada yang disesuaikan dengan Peraturan KPU dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rencana Anggaran Pilkada, KPU Kabupaten Bangkalan memproyeksikan anggaran pilkada sebesar Rp 48,6 miliar.

Selain berdasarkan aturan yang ada, angka tersebut muncul setelah KPU Bangkalan membandingkan satuan harga dengan anggaran pilkada kabupaten lain di Jatim. Seperti anggaran Pilkada Sampang, Pamekasan, Pasuruan, dan Bojonegoro.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengungkapkan, rencana anggaran sebesar Rp 48,6 miliar itu juga didasarkan pada jumlah calon yang diprediksi mencapai enam orang sesuai konfigurasi kursi di DPRD dan perolehan suara. Termasuk potensi dari calon perseorangan.

"Rencana anggaran belum final memang. Namun, per item (anggaran) telah kami reperesentaiskan ke BPKP Jatim. Ternyata muncul angka Rp 46,3 miliar. Ada penghematan Rp 2 miliar dari rencana anggaran semula," ungkap Fauzan Jakfar, Minggu (18/9/2016).

Penyusutan anggaran hingga Rp 2 miliar itu terjadi karena perubahan harga cetak surat suara dari Rp 500 ke Rp 300.

Begitu juga setiap item anggaran, BPKP Jatim menyarankan tidak boleh dalam bentuk paket atau gelondongan.

"Harus terperinci. Misalnya, tatap muka dalam sosialisasi di kecamatan atau di tempat keramaian, harus dirinci apa saja kebutuhannya. Termasuk item publikasi ke media massa harus terperinci," jelas Fauzan.

Ia menambahkan, keputusan merepresentasikan rencana anggaran Pilkada Bangkalan 2018 itu sebagai upaya menciptakan transparansi dan tata perencanaan anggaran yang baik dan accountable.

"Kami minta pendampingan BPKP karena memang harus hati-hati. Sebab, penyelewengan anggaran tidak terjadi saat realisasi anggaran saja tapi bisa terjadi pada perencanaan. Maka itu, kami tata sebaik mungkin perencanaan anggaran," pungkasnya.

Pelaksanaan Pilkada Bangkalan akan digelar pada Juni 2018 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jatim dan pilkada di sejumlah kabupaten lainnya di Jatim. 

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help