Berita Pendidikan Surabaya

Rp 1,9 Miliar untuk UNP di Jatim, Dana Tersebut hanya untuk 255 Server, padahal Butuh 287 Server

"UNP kali ini pendaftarnya mencapai 10.249. Setiap peserta UNP didanai Rp 50.000," jelas Saiful Rachman.

Rp 1,9 Miliar untuk UNP di Jatim, Dana Tersebut hanya untuk 255 Server, padahal Butuh 287 Server
surya/ahmad zaimul haq
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Saiful Rachman. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur mendapat Rp 1,9 miliar untuk Ujian Nasional Perbaikan (UNP) pada 29 Agustus hingga 7 September 2016. Anggaran ini digunakan untuk persiapan hingga pelaksanaan .

Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengungkapkan anggaran pemerintah pusat tersebut hanya untuk operasional 255 server. Padahal dengan 145 sekolah yang dijadikan lokasi ujian dibutuhkan 287 server.

Sehingga menurutnya akan dikaji ulang penggunaan dana yanga da sehingga bisa disalurkan secara merata ke semua daerah.

"UNP kali ini pendaftarnya mencapai 10.249. Setiap peserta UNP didanai Rp 50.000," jelasnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) UNP di Dindik Jatim, Senin (22/8/2016).

Sesuai petunjuk teknis, pendaftar bebas memilik lokasi ujian. dan pelaksana ujian harus tetap melaksanakannya di lokasi yang ditentukan, meskipun jumlahnya kurang dari 40 anak.

Sehingga meskipun peserta UNP dalam satu ruangan hanya 5 anak, maka pengeluaran dalam pemakaian server, pengawas maupun proktor dan teknisis sama saja dengan ruangan yang berisi 40 anak.

"Maunya memang praktis, dipusatkan satu lokasi untuk menghemat anggaran. Karena seperti UNP yang pertama peminatnya sangat sedikit. Tetapi sudah aturannya pusat, jadi mau gimana lagi. Masalahnya juga perwilayah, belum tentu anak itu dekat dengan lokasi pusat ujian," paparnya.

Dikatakannya, peserta yang telah daftar ulang belum tentu hadir saat ujian karena itu perlu ada pengkajian lagi dalam teknis dan pentingnya UNP ini sehingga tidak perlu adanya pemborosan anggaran.

Ia juga menyarankan UNP untuk dilaksanakan pada siswa SMA saja, sebab untuk siswa SMK sudah adanya ujian kompetensi dan nilainya tidak sama dengan yang tertulis di ijazah.

"Fenomenanya (UNP) antara yang perlu dan tidak perlu. Kebijakan sudah bagus, tinggal menyikapinya bagaimana. Mungkin polanya bisa diubah lagi, jadi bisa lebih cepat, nilai kurang langsung bisa ada perbaikan," paparnya

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help