Advertorial

Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP

Dijelaskan, opini WTP adalah cerminan akuntabilitas yang menjadi modal menghasilkan kinerja lebih baik.

Pemprov Jatim Kembali Raih Opini WTP
foto: istimewa/humas provov jatim
Anggota BPK RI berbincang dengan Gubernur Soekarwo pada sidang paripurna istimewa di DPRD Jatim, Senin (13/6/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor 69/LHP/XVIII.SBY/05/2016.

LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Jatim tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI Dr Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak MM CPA CA kepada Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jatim, Jl Indrapura Surabaya, Senin (13/6/2016).

Berbicara di hadapan wartawan usai menerima LHP BPK, pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada banyak pihak.

Di antaranya pimpinan dan anggota DPRD Jatim, Forpimda, tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat Jatim

Ia juga berterima kasih kepada seluruh aparatur Pemprov Jatim atas kerja keras dan komitmennya dalam meningkatkan kinerja, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.

“Sebelum tahun anggaran 2014, Pemprov Jatim telah memperoleh WTP sebanyak empat kali berturut-turut dari tahun anggaran 2010. Meskipun tahun anggaran 2014 Pemprov Jatim memperoleh opini WDP, namun Opini WTP dari BPK RI tahun anggaran 2015 merupakan kelima kalinya yang diraih Pemprov Jatim. Ini wujud kerja keras, komitmen dan integritas dari aparatur Pemprov Jatim bersama masyarakat Jatim,” ujarnya.

Dijelaskan, opini WTP adalah cerminan akuntabilitas yang menjadi modal menghasilkan kinerja lebih baik.

Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pakde Karwo menyadari, dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu mendapat perhatian.

Halaman
123
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help