Advertorial

Sidang Paripurna DPRD Jatim, Semua Fraksi Sepakat Perlu Perlindungan Tenaga Kerja

"Serbuan tenaga kerja asing harus dibarengi dengan langkah memperkuat tenaga kerja kita. Tenaga kerja Jatim harus menjadi tuan rumah di Jatim."

Sidang Paripurna DPRD Jatim, Semua Fraksi Sepakat Perlu Perlindungan Tenaga Kerja
surya/nuraini faiq
Pimpinan DPRD Jatim disaksikan Gubernur Soekarwo (paling kiri) menerima perwakilan fraksi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (9/5/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA – DPRD Jatim menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim. Sidang digelar pada Senin (9/5/2016) ini merupakan masa sidang kedua tahun 2016.

Semua Pimpinan DPRD Jatim hadir dalam sidang paripurna tersebut, dipimpin Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar. Termasuk Gubernur Jatim Soekarwo, Sekdaprov Sukardi, dan semua stafnya. Sidang dipimpin oleh Tjutjuk Sunaryo, dari Partai Gerindra.

Dalam sidang tersebut, delapan fraksi bergiliran menyampaikan tanggapan atas raperda tersebut.

"Silakan masing-masing fraksi menyampaikan melalui juru bicaranya masing-masing," kata Tjutjuk.

Semua fraksi sepakat untuk melindungi sekaligus memperkuat tenaga kerja di Jatim. Apalagi pada Hari Buruh 1 Mei lalu, semua buruh di Jatim menagih janji diwujudkannya Perda Perlindungan Tenaga Kerja yang dijanjikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jatim.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui juru bicaranya, Suparta, menyikapi khusus Raperda Perlindungan Tenaga Kerja tersebut.

"Serbuan tenaga kerja asing harus dibarengi dengan langkah memperkuat tenaga kerja kita. Tenaga kerja Jatim harus menjadi tuan rumah di Jatim," kata Suparta.

Fraksi ini mengusulkan agar Reperda tersebut memuat perlindungan yang proporsional terhadap pekeja outsourching. Mereka perlu mendapat hak dan fasilitas yang layak.
Soal perlidungan terhadap tenaga outsourching ini juga disampaikan oleh fraksi lain.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya, Agatha, mengatakan sistem outsourching harus melindungi tenaga kerja.

"Soalnya saat ini ada raperda inisiatif Dewan mengenai Penguatan Tenaga Kerja, dan Pemrov ada Raperda Perlindungan Tenaga Kerja, adalah sama. Sehingga perlu dikombinasikan," ucap Agatha.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help