Berita Kab Madiun

Dituding Hendak Dirikan Negara Islam Indonesia, Ansor Kab Madiun Kecewa Hizbut Tahrir, Ini Alasannya

"Mendirikan khilafah, bukan monopoli dan komoditi Hizbut Tahrir, tapi kewajiban seluruh umat muslim,"kata Rosidin.

Dituding Hendak Dirikan Negara Islam Indonesia, Ansor Kab Madiun Kecewa Hizbut Tahrir, Ini Alasannya
surya/doni prasetyo
Bupati Madiun Mutharom menghadiri Gelar Pasukan Barisan Ansor Serbaguna (Banaer) "Setia NKRI" di Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Minggu (8/5/2016). 

SURYA.co.id | MADIUN - Gerakan Pemuda Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Madiun meminta kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena HTI adalah organisasi politik yang akan mendirikan negara Islam di Indonesia.

"Ini berdasarkan pernyataan resmi HTI yang diunggah di situs resminya, 8 April 2013 lalu dan dibacakan Direktur Pusat Media Infornasi Hizbut Tahrir Utsman Bakhasy,"kata Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun Rosidin di hadapan seribu Pemuda Ansor Banser di Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Minggu (8/5/2016).

Menurut Rosidin, usaha HTI mendirikan negara khilafah, sebagai bentuk komitmen terhadap hukum syara, yang mewajibkan umat Islam melakukan aktivitas untuk menghacurkan sistem kufur (tidak bertuhan) yang dipaksakan negara Barat terhadap umat Islam.

"Mendirikan khilafah, bukan monopoli dan komoditi Hizbut Tahrir, tapi kewajiban seluruh umat muslim,"kata Rosidin.

Ditegaskan Rosidin, Hizbut Tahrir adalah saudara muslim yang menetap di negara Indonesia dengan dasar Pancasila.

Sementara misi Hizbut Tahrir menghilangkan Pancasila. Konstitusi NKRI dipahami sebagai konsep berbahaya, yang mengandung sistem kufur.

"Mendirikan negara khilafah, menghilangkan kedaulatan rakyat sebagai warga negara, dan Hizbut Tahrir menolak nasionalisme, yang tentu saja menghina dan meremehkan tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan konstitusi NKRI,"jelas Rosidin.

Kecuali itu, lanjut Rosidin, Hizbut Tahrir menganggap pendiri bangsa, perumus Pancasila sebagai Thoghut (setan). Padahal mereka para ulama, yang berjuang tanpa pamrih. Bahkan para ulama itu yang menjaga nasionalisme dan Kemerdekaan RI,"ujarnya.

Sikap dan perbuatan Hizbut Tahrir yang menolak Pancasila dan menganggap para ulama pendiri bangsa sebagai Thoghut, itu sama dengan melakukan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia (RI).

"Padahal di Islam, pemberontak kepada negara itu dosa besar. Maka dengan itu Hizbut Tahrir Indonesia hukumnya haram dalam beberapa masalah dan kondisi. Karena HTI organisasi yang berada di wilayah hukum NKRI. Karena itu Pemerintah atau Pemerintah Daerah berkewajiban menjatuhkan sanksi, sebagai mana diatur dalam peraturan perundangan NKRI,"kata Rosidin.

Bupati Madiun Mutharom yang menerima pernyataan Gerakan Pemuda Ansor itu berjanji beroordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Madiun.

"Saya akan koordinasikan dengan Forpimda, disana ada Ahli ahli hukum, ada Jaksa, Hakim, Kepolisian, Komandan Kodim dan bagian hukum Pemkab sendiri,"kata Mutharom, seusai menerima pernyataan sikap Pemuda Ansor Kabupaten Madiun, Minggu (8/5/2016).

Namun secara pribadi, Mutharom tidak setuju dengan pemikiran Hizbut Tahrir, yang akan mendirikan khilafah (negara Islam) di Indonesia.

"Secara pribadi jelas menolak. Apalagi HTI mengatakan pendiri NKRI thogut (setan). Indonesia itu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,"kata Bupati Mutharom.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved