Surya/

Berita Surabaya

Kepala Bagian Hukum Akui Revisi Perwali atas Persetujuan Pj Wali Kota Surabaya

#SURABAYA - SURYA.co.id sudah berusaha menelepon mantan Pj Wali kota Nurwiyatno namun belum tersambung.

Kepala Bagian Hukum Akui Revisi Perwali atas Persetujuan Pj Wali Kota Surabaya
dya ayu wulansari
Kabel fiber optik milik provider yang pemasangannya bermasalah di Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati akhirnya mengakui adanya perubahan revisi Perwali tentang Utilitas atas persetujuan Pj Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno.

Hal itu dikatakan Irta saat dikonfirmasi adanya proses revisi Perwali Nomor 49 tahun 2015 menjadi Perwali Nomor 8 tahun 2016.

"Kan memang sudah direvisi, tidak banyak perubahan,’’ kata Ira di gedung DPRD Surabaya, 26 April 2016.

Sebelumnya, anggota DPRD mencurigai ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin penggalian Utilitas.

Menurut Ira, revisi tersebut berlandaskan proses regulasi dari penetapan jaminan dan sewa.

Selain itu, Ira juga mengakui, jika proses pemberian izin sebelum adanya persetujuan dari tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU) diberikan, tidak ada permasalahan.

"Izin bisa lebih awal sambil proses regulasi berjalan, dan itu nggak apa-apa," ujarnya.

Padahal, dalam pasal 5 Perwali Nomor 49 tahun 2015, aturan tersebut diperketat. Penerbitan izin regulasi bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari tim KPJU.

Tim KPJU tersebut terdiri dari Sekretaris Kota, Asisten II, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan serta Satpol PP Kota Surabaya.

Selain itu, pemberian izin dan penetapan harga sewa bisa diberlakukan dengan penentuan appraisal.

Hal tersebut bahkan tidak diingat betul oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Ganjar Siswo Pramono.

SURYA.co.id sudah berusaha menelepon mantan Pj Wali kota Nurwiyatno namun belum tersambung.

Seperti diketahui, regulasi izin utilitas kabel fiber optik kian menguak fakta dugaan pelanggaran.

Apalagi proses izin penggalian utilitas ini telah dikantongi perusahaan provider. Sementara, internal Pemkot Surabaya belum memberikan konfirmasi terkait hal ini.

Penulis: Dya Ayu
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help