Berita Surabaya

Kasus Korupsi KPU Jatim Ditarik dari Kejari ke Kejati, Tersangkanya Tetap 5 Orang, Ini Alasannya

Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor 03-07/O.5.10/Fd.1/02/2016, tertanggal 24 Februari 2016.

Kasus Korupsi KPU Jatim Ditarik dari Kejari ke Kejati, Tersangkanya Tetap 5 Orang, Ini Alasannya
surya/anas miftakhutadin
Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi dalam sebuah aktivitas. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kasus dugaan korupsi di KPU Jatim semula ditangani Kejari Surabaya kini ditarik ke Kejati Jatim.

Penarikan perkara terkait cetak Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif Pilpres dan Pileg 2014 senilai Rp 7 miliar dilakukan Kejati Jatim pada Kamis (25/2/2015).

Kejati beralasan perkara tersebut menyangkut wilayah cukup luas (Jatim). Bahkan perkara dugaan korupsi ini diperkirakan dikembangkan ke wilayah kabupaten/kota lain dalam kasus serupa.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Romy Arizyanto, menjelaskan salah satu pertimbangan penarikan perkara adalah wilayah yang cukup luas. Artinya, saat pemanggilan saksi nanti akan memakan waktu yang cukup panjang karena menyangkut wilayah di seluruh Jatim.

Dalam penarikan perkara secara otomatis dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

"Dulu yang mengeluarkan sprindik adalah Kejari Surabaya dan sekarang yang sprindik dikeluarkan Kejati Jatim," tandas Romy, Kamis (25/2/2016).

Namun, tambahnya, dalam perkara ini penyidik dari Kejari Surabaya tetap dilibatkan . Begitu pula Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah dibuat penyidik Kejari Surabaya tidak akan diubah.

"Lima tersangka yang sudah ditetapkan juga tidak ada perubahan," terangnya.

Lima tersangka yang sudah ditetapkan penyidik Kejari Surabaya masing-masing Anton Yuliono (PPSPM), Achmad Suhari (Bendahara KPU Jatim), Fahrudi (pegawai BUMN, perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), dan Nanang Subandi (rekanan).

Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor 03-07/O.5.10/Fd.1/02/2016, tertanggal 24 Februari 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengakui kasus dugaan korupsi KPU Jatim diambil alih Kejati Jatim.

"Itu untuk pengembangan kasus di seluruh Jatim," terang Didik.

Seperti diketahui dugaan korupsi di KPU Jatim bermula adanya oknum KPU melaporkan adanya kegiatan cetak Formulir C dan D, sekaligus distribusinya.

Namun, kegiatan itu fiktif dan hanya bertujuan mencairkan anggaran. Oknum tersebut lantas mentransfer uang ke lima perusahaan yang digandeng untuk mencetak DPT. Namun uang dikembalikan lagi ke oknum KPU tersebut.

Dalam kasus ini potensi kerugian negara Rp 7 miliar.

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved