Berita Surabaya

Perwakilan BPK Jatim Ganti Nakhoda, Inilah Pejabatnya

Novian Herodwijayanto menggantikan Drs Mudzakkir yang telah memasuki masa purna bakti pada tanggal 31 Oktober 2015.

Perwakilan BPK Jatim Ganti Nakhoda, Inilah Pejabatnya
foto:surya/rizky
Suasana serah terima jabatan Kepala BPK Jatim, Senin (22/2/2016). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat Dr Moermahadi Soerja Djanegara memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijayanto di Auditorium BPK Jatim, Senin (22/2/2016).

Novian Herodwijayanto menggantikan Mudzakkir yang telah memasuki masa purna bakti sejak 31 Oktober 2015. Posisinya sempat dilanjutkan Syamsudin SE Msi yang ditunjuk sebagai pejabat sementara.

Dalam sambutannya, Moermahadi Soerja Djanegara mengingatkan Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), penerapan akutansi berbasis akrual paling lambat dilakukan 2015 tetapi pada kenyataanya yang laporan tiap daerah masih kurang memenuhi,” ujar Anggota V BPK Pusat saat pidato di Auditorium BPK Jatim.

Nah, sejak 2013 sampai sekarang, BPK telah mendorong dan berperan aktif dalam penerapan akutansi berbasis akrual sesuai kewenangannya.

Sekadar diketahui, akrual merupakan metode pencatatan keuangan di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas implemintasi akrual basis pada pemerintah daerah dan telah menyampaikan pendapat BPK kepada pemerintah tentang kesiapan pelaporan keungan berbasis akrual.

Selain pemeriksaan kinerja, kata dia, BPK juga telah menyampaikan pendapat kepada pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki kelemahan dalam penerapan akutansi berbasis akrual.

BPK berpendapat bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam tiga bulan ke depan sejak Desember, perlu segera melaksanakan langkah taktis untuk mempercepat penerapan akutansi berbasis akrual.

Akutansi berbasis akrual, katanya, juga harus melakukakan pendampingan penyusun laporan keuangan untuk 2015 oleh pihak uang berkompeten kepada BPK.

Sekdaprov Jatim Dr Ahmadi Sukardi MM menambahkan dengan penerapan akutansi berbasis akrual, aset tetap tidak hanya dicatat, namun harus dilakukan penyusutan dengan benar.

Selain itu, piutang daerah harus juga dibuatkan penyisihan piutang dan aset tetap tak berwujud dilakukan amortisasi.

“Setiap rupiah yang keluar dari negara dan daerah harus dipertanggung jawabkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan cara menyusun dan melaporkan LKPD berbasis akrual," ujar dia.

Penulis: Rizki Mahardi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help