Berita Kota Batu

Satpol PP Kota Batu Segel Bangunan Pesantren Shiddiqiyyah, Berikut Ini Alasannya

#BATU - Oleh pihak Shiddiqiyyah tanah tersebut di klaim sebagai tanah eigendom atau tanah peninggalan zaman penjajah Belanda

Satpol PP Kota Batu Segel Bangunan Pesantren Shiddiqiyyah, Berikut Ini Alasannya
amru muiz
Satpol PP menyegel bangunan pesantren Shiddiqqiyyah yang belum memiliki IMB di Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Kamis (18/2/2016). 

SURYA.co.id | BATU -  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Batu menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan pesantren Shidiqiyah di atas lahan Jalan Sultan Agung, Kota Batu, Kamis (18/2/2016).

Shidiqiyah mulai mendirikan pondasi bangunan pesantren di tanah tersebut tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Batu.

Kepala Satpol PP Pemkot Batu, Robiq Yunanto, mengatakan, penyegelan itu untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB.

"Tindakan kami ini tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa tanah di Jalan Sultan Agung itu, tapi lebih sebagai penegakan Perda Kota Batu," kata Robiq Yunanto di tengah penertiban.

Robiq menambahkan, hingga sekarang Pemkot Batu juga belum menerima izin apapun terkait kegiatan Shidiqiyah di wilayah Kota Batu.

Baik itu izin akan membuka pondok pesantren atau apapun. Seharusnya, pihak Shidiqiyah kalaupun akan mendirikan pondok dan lainya di wilayah Kota Batu terlebih dahulu melapor ke Pemkot Batu atau menyampaikan pemberitahuan.

"Untuk itu, kami mengambil langkah penyegelan lokasi tanah sampai semua izin dan persyaratan yang diwajibkan sesuai aturan dipenuhi pihak Shidiqiyah, dan di lokasi tanah tersebut tidak boleh ada kegiatan apapun setelah kami segel," ucap Robiq Yunanto.

Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pemkot Batu, Thomas Maido, menambahkan, Shiddiqiyyah di Batu belum mengirimn pemberitahuan dan izin apapun ke Pemkot Batu.

Demikian juga dengan kegiatan akan membangun pesantren yang seharusnya mendapat izin Kementerian Agama.

"Berdasar hal itulah maka kegiatan Shiddiqiyyah dihentikan sampai ada izin lengkap," kata Thomas Maido.

Memang, diakui Thomas, lokasi yang bakal digunakan mendirikan pesantren merupakan tanah yang dinilai berstatus sengketa.

Tanah tersebut sesuai sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluas 3,2 hektare atan nama Elisabeth Sindoro.

Namun oleh pihak Shiddiqiyyah tanah tersebut di klaim sebagai tanah eigendom atau tanah peninggalan zaman penjajah Belanda dengan luasan mencapai sekitar 5,2 hektare.

Klaim itu didasarkan pada semua bukti-bukti tanah Eigendom atas kepemilikan tanah tersebut sehingga harus diselesaikan secara hukum di pengadilan.

"Makanya, Pemkot Batu akan menunggu penyelesaian sengketa atas tanah tersebut dan siapapun seharusnya tidak boleh memanfaatkannya untuk apapun sebelum ada keputusan tetap dari Pengadilan," tutur Thomas Maido. 

Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved