Berita Sidoarjo

Diduga Bermasalah, Proyek Pengaktifan Jalur KA Sidoarjo-Mojokerto Diselidiki Kejari

"Untuk anggarannya memang cukup besar 173 miliar. Kami menduga, ada hal yang tidak beres dalam pelaksanaannya," kata Hartono, Minggu (10/1/2016).

Diduga Bermasalah, Proyek Pengaktifan Jalur KA Sidoarjo-Mojokerto Diselidiki Kejari
surya/ahmad zaimul haq
Ilustrasi pembangunan rel kereta api. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Proyek pengaktifan jalur kereta api Sidoarjo-Mojokerto 2010 lalu diduga bermasalah. Hal ini terungkap setelah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengindikasi adanya penyalahgunaan dana APBN Rp 173 miliar dari proyek tersebut.

Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Hartono, membenarkan adanya penyelidikan terkait pengadaan proyek jalur kereta Sidoarjo-Mojokert tersebut.

Menurut Hartono sebenarnya jalur rel itu sudah ada sejak lama, tapi tak pernah diaktifkan. Namun, karena ada peristiwa semburan lumpur Lapindo, jalur itu dicoba kembali diaktifkan sebagai jalur alternatif ketika ada hal-hal yang mengganggu aktivitas kereta api di jalur Porong.

"Untuk anggarannya memang cukup besar 173 miliar. Kami menduga, ada hal yang tidak beres dalam pelaksanaannya," kata Hartono, Minggu (10/1/2016).

Ketidakberesan pelaksanaan proyek itu adalah diduga ada penggelembungan dana pengadaan tanah di sepanjang Sidoarjo-Tarik itu. Hartono membeberkan tanah tersebut sejatinya milik PT KAI.

Di atas lahan itu berdiri pemukiman warga yang menempatinya secara liar. Namun, oleh pelaksana proyek, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perkeretaapian (PP) Jatim, tanah itu diduga dibeli kembali senilai Rp 173 miliar.

Hartono mengaku pihaknya sudah turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung pekan lalu. Ia menyebutkan beberapa anggota timnya menelusuri rel-rel yang dibangun tersebut.

"Kami masih mencari alat buktinya dari laporan dugaan permainan pembebasan lahan. Padahal, itu tanah KAI tapi tetap daru pelaksana proyek diduga membeli lahan itu," sambungnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak Satker PP Jatim untuk klarifikasi. Dijelaskan, pihaknya akan mencocokan data Satker PP Jatim dengan data yang dimiliki Kejari berdasarkan temuan dan laporan masyarakat.

"Untuk memastikan apakah benar adanya penyelewengan itu," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved