Berita Sidoarjo

Terkendala Aturan, Ganti Rugi Aset Pemkab yang Terendam Lumpur Belum Beres

Ganti rugi aset pemkab, pemprov Jatim dan instansi lain nilainya sekitar Rp 155 miliar. Namun, pada 2015 belum bisa dibayar karena terkendala aturan.

Terkendala Aturan, Ganti Rugi Aset Pemkab yang Terendam Lumpur Belum Beres
antara/andika wahyu
Area yang terkena semburan lumpur panas Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, dilihat dari udara, Jumat (12/6/2015). 

SURYA.CO.ID | SIDOARJO - Di tengah ramainya proses awal eksplorasi gas di sumur Tanggulangin 1 oleh Lapindo Brantas Inc. (LBI), Jumat (8/1/2016), persoalan ganti rugi lumpur masih menyisakan sedikit problema.

Aset Pemkab Sidoarjo yang terendam lumpur semakin tak jelas rimbanya. Padahal, untuk ganti rugi warga mulai ada titik cerah setelah Lapindo meminta dana talangan dari pemerintah 2015 lalu.

Koordinator Pengaduan dan Validasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Khusnul Khuluk, mengatakan aset Pemkab, terutama di peta area terdampak (PAT), membutuhkan waktu lama unuk proses pencairannya.

Hal ini lantaran penggantian aset Pemkab ini harus menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pihak desa harus melampirkan jumlah asetnya dan mengajukan permohonan ganti rugi tersebut," kata Khusnul.

Yang jadi masalah, secara administratif dua desa yang terpendam lumpur, Renokenongo dan Siring, sudah dihapus dari peta wilayah Kota Delta.

Padahal, untuk diajukan ke Kemendagri, lampiran dokumen itu harus ditandatangani Kades/Lurah, Camat, Bupati, hingga Gurbernur.

Hal inilah yang menjadikan penggantian aset Pemkab lebih sulit ketimbang warga korban lumpur Lapindo.

"Kalau warga, selama ada bukti kepemilikan lahan, sudah cukup untuk mendapatkan ganti rugi. Kalau aset pemkab harus berjenjang karena ada urutan administrasinya," sambungnya.

Kapokja Perlindungan dan Pemulihan Sosial BPLS, Slamet Priambodo, menambahkan untuk ganti rugi aset di luar peta terdampak lumpur yang menjadi tanggung jawab pemerintah sudah ada.

Halaman
12
Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved