Surya/

Berita Ekonomi

Ini Empat Persoalan Utama di Kawasan Industri Surabaya dan Sidoarjo

Ada sekitar lima persoalan utama yang terjadi di kawasan industry.

Ini Empat Persoalan Utama di Kawasan Industri Surabaya dan Sidoarjo
surya/aflahul abidin
Direktur Utama PT SIER Rudhy Wisaksono (tengah) menunjukkan wilayah industri Surabaya kepada Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo (kiri), Rabu (13/5/2015). 

SURYA.co.id I SURABAYA - Dalam hearing antara para petinggi SIER, Anggota DPR RI dan anggota DPRD Jatim diketahui ada sekitar lima persoalan utama yang terjadi di kawasan industry.

"Pertama adalah masalah bunga bank yang masih cukup tinggi. Harusnya bunga bank hanya sekitar 6 persen, seperti bunga KUR yang baru saja programnya diluncurkan pemerintah. Di sini bunga bank masih sangat tinggi, padahal di negera-negara lain, sudah di bawah 5 persen,” kata Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI di kantor SIER, Surabaya, Kamis (7/1/2016)

Masalah berikutnya adalah kebijakan tentang energy dan gas yang harganya masih terlalu mahal.

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan penghasil gas terbesar, tapi harga gas untuk industry dalam negeri malah lebih mahal ketimbang negara-negara lain.

Tentang masalah ini, Bambang dan pihak SIER langsung berkordinasi dengan PGN untuk mencari solusinya.

Selanjutnya adalah masalah upah. Pemerintah sudah punya formasi upah di tahun 2016, tapi sekarang ada ketentuan regional berupa upah sektoral.

“Upah sektoral ini juga dirasa sangat memberatkan pelaku usaha. Harusnya, peningkatan nilai upah juga dibarengi dengan peningkatan standart produktifitas pekerja. Bukan hanya upahnya saja yang naik,” lanjut politisi Partai Gerindra tersebut.

Persoalan keempat adalah banyaknya aturan tentang lingkungan hidup, tapi bukan dari instansi atau pihak berwenang. Ini juga disebut membebani ongkos produksi di kawasan industry.

Dengan berbagai persoalan dan beban itu, ditambah lagi kondisi perekonomian yang sulit, para pengusaha di kawasan inipun memilih berpindah ke lokasi lain.

Disebutnya, sebagian pengusaha memilih pindah ke daerah lain yang aturan upahnya lebih rendah, sebagian lagi malah memilih pindah ke negara lain.

“Ini kan menjadi persoalan serius, apalagi negara-negara lain terus mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah investasi, memberi fasilitas lahan dan sebagainya,” tukas Bambang Haryo.

Penulis: M Taufik
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help