Berita Surabaya

Dunia Usaha Didorong Berperan Aktif Dalam Sertifikasi Lulusan SMK

Dinas Pendidikan Jawa Timur menuntut agar peningkatan jumlah SMK di tahun 2016, juga diimbangi dengan jumlah lembaga sertifikasi, termasuk swasta

Dunia Usaha Didorong Berperan Aktif Dalam Sertifikasi Lulusan SMK
SURYA.co.id/Sulvi Sofiana
ilustrasi ruang pamer SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang memamerkan karya siswa dari berbagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

SURYA.co.id I SURABAYA - Rencana pemberhentian pembangunan SMA baru, dan menambah SMK pada 2016 oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa TImur (Jatim), juga harus diikuti dengan hasil siswa yang terjamin sertifikasinya.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dindik Surabaya, Sudarminto, Sabtu (12/12/2015). Menurutnya, pembangunan SMK harus mempertimbangkan infrastrukturnya, SDMnya hingga memasarkan lulusannya.

”Kalau mau kota atau provinsi vokasional, jumlah SMK masih harus banyak. Dan kalau itu masih kewenangan Dikdik Surabaya sampai 1 januari 2017, belum akan ada perubahan. Akan bertahan seperti ini saja jumlah SMA dan SMK nya. Kalau setelah januari 2017 sudah wewenang Provinsi,” ungkapnya.

Hal ini bisa dilakukan jika sekolah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau memiliki jurusan yang sama dengan sekolah yang telah memiliki LSP, sehingga bisa melakukan kerjasama untuk sertifikasi lulusannya.

” Jadi membuat SMK yang memiliki kualifikasi dan jurusan yang diharapkan masyarakat. Serta lulusan sudah tersertifikasi. Jangan hanya membuat SMk yang asal-asalan. Nantinya malah akan penyumbang pengangguran,” tegasnya.

Hingga saat ini sekolah yang memiliki LSP masih 2 sekolah, yaitu SMKN 10 Surabaya dan SMK Sekesal Surabaya. Dua sekolah ini belum mewakili seluruh skema jurusan yang ada di SMK Surabaya, sehingga akhir tahun ini ada 5 SMK Negeri yang mengajukan LSP dan sudah di verifikasi, yakni SMKN 1, 5, 6, 8 dan 12.

”Kalau sudah diverifikasi ini kemungkinan lolosnya semakin besar,” ujarnya.

Untuk membantu sekolah mensertifikasi lulusannya, tahun 2016 Dindik Surabaya menganggarkan 3000 sertifikasi asesi. Jumlah ini masih jauh dari total siswa SMKN yang ada di surabaya. Untuk itu penerima sertifikasi yang didanai ini akan diseleksi. Siswa yang sudah memahami materi dan siap lulus yang akan diikutkan.

”Karena biayanya tidak murah untuk sertifikasi ini, tergantung jurusannya antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000,” jelas Dar, panggilan akrab Sudarminto.

Diharapkan, SMK yang sudah memiliki LSP bisa secara mandiri mensertifikasi siswanya yang lain. Juga bisa melakukan MOU dengan SMK lain yang belum memiliki LSp untuk mendapat sertifikat di sekolah yang memiliki LSP.

”Seperti SMKN 10 yang memiliki skema Bisnis Menajemen, sekolah dengan jurusan yang sama dan belum tercover 3.000 jatah dari kami bisa bisa mou sendiri untuk sertifikasi,” tegas Dar.

Selain itu, juga diharapkan agar sekolah juga memiliki kelas kerjasama dengan dunia usaha. Dengan demikian, sekolah bisa mendapat bantuan dari dunia usaha untuk mengeluarkan dan menyeleksi sertifikasi pada beberapa siswa.

"Jadi tidak hanya kerjasama untuk job training siswa, tetapi dunia industri juga harus mampu mensertifikasikan siswa. Karena saat MEA yang dilihat sertifikasinya," tuturnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved