Berita Surabaya

Libur Sekolah Disebut Rawan Kekerasan Seksual pada Anak

Catatan sejumlah lembaga yang menangani masalah ini, bulan Desember hingga Februari, rawan terjadinya peningkatan laporan kekerasan seksual pada anak.

Libur Sekolah Disebut Rawan Kekerasan Seksual pada Anak
Nanis Chairani

SURYA.co.id | SURABAYA - Menjelang akhir tahun 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan agenda kegiatan Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GN AKSA). Hal ini sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang GN AKSA.

Selain itu, catatan sejumlah lembaga yang menangani masalah ini, bulan Desember hingga Februari, rawan terjadinya peningkatan laporan kekerasan seksual pada anak.

Didik Yudi Ranu Prasetyo, pengurus Dewan Pendidikan Surabaya, menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak biasanya terjadi pada bulan Desember saat libur sekolah hingga 14 Februari.

"Karena liburan sekolah berpotensi anak-anak ini kurang mendapat pengawasan dari orangtua dan sekolah. Potensi mengalami kekerasan seksual meningkat. Jalan bareng, pacaran, hingga kegiatan lainnya yang berpotensi ke arah itu," jelas Didik, saat jumpa pers terkait GN AKSA di Humas Pemkot Surabaya, Kamis (10/12/2015).

Sejak 2014, para orang tua diajak turut berpartisipasi untuk melapor jika ditemui tindak kekerasan, dan tidak melakukan negosiasi dengan keluarga pelaku, sehingga proses hukum terus berjalan.

“Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman anak, karena pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang kita kenal," lanjut Didik.

Jika pelakunya masih anak-anak, maka ada perlakuan berbeda sesuai sistem peradilan pidana mengenai keadilan restoratif dan diversi.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Nanang Abdul Chanan, aktivis perlindungan anak menyebutkan, berbagai pihak hendaknya turut serta menindaklanjuti instruksi dari Presiden, segala lapisan mulai dari tingkat kementerian seperti Menko Polhulkam, hingga kepala daerah seperti gubernur turut serta mengapresiasi niat baik ini.

Menurutnya, 2014 adalah tahun terburuk tentang angka tertinggi kejahatan terhadap anak.

“Ikonnya adalah kasus yang terjadi di sekolah Internasional di Jakarta, oleh karena itu inpres ini disambut dengan penuh tanggung jawab oleh Pemkot Surabaya,” imbuh pria fasilitator pengembangan program kota/kabupaten layak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu

Nanis Chairani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya, menambahkan, Predikat Kota Layak Anak Kategori Nindya yang disematkan kepada Kota Surabaya dinilai mampu menggagas sistem untuk menangani, mereduksi, dan mencegah melalui edukasi kepada anak.

Sehingga, anak bisa melindungi dirinya sendiri. Selain itu, kecepatan dan ketepatan dalam penanganan dijadikan indikator dalam penilaian.

“Melalui program Iki Kampunge Arek Suroboyo(IKAS) masyarakat memiliki komitemen yang sama. Bahkan beragam inovasi diciptakan, salah satunya anak-anak dibuatkan jalur khusus, yang mana di jam-jam tertentu anak dilarang melintasi, karena ditengarai di jalur tersebut rawan terjadi tindakan pelecehan terhadap anak,” jelas Nanis.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved