Berita Sidoarjo

Terkendala Administrasi, Ganti Rugi 137 Warga Korban Lumpur Terancam Ditunda

Koordinator Pengaduan Validasi BPLS, Khusnul Khuluk, mengatakan ke-137 berkas itu masih terkendala administrasi.

Terkendala Administrasi, Ganti Rugi 137 Warga Korban Lumpur Terancam Ditunda
surya/irwan syairwan
Suasana warga korban lumpur melakukan istighotsah, Jumat (4/12/2015). 

SURYA.CO.ID | SIDOARJO - Sebanyak 137 warga korban lumpur Lapindo ganti ruginya terancam tertunda ganti ruginya. Hal ini menyusul hasil validasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang difasilitasi Pemkab Sidoarjo, Jumat (4/12/2015).

Koordinator Pengaduan Validasi BPLS, Khusnul Khuluk, mengatakan ke-137 berkas itu masih terkendala administrasi. Padahal, batas akhir tutup anggaran APBN yang merupakan dana talangan untuk membayar ganti rugi tersebut berakhir 15 Desember 2015.

"Hanya tertunda, bukannya batal. Masih ada yang kurang dokumennya, bahkan ada yang belum menandatangani nominatif, dan lain-lain. Itupun masih bisa diupayakan," kata Khusnul kepada awak media.

Dipaparkan, sebanyak 20 berkas belum menandatangani nominatif, 66 berkas masih dalam proses penyelesaian dengan pihak Minarak Lapindo Jaya (MLJ), dan 51 berkas resetlement belum validasi. Nilai keseluruhan berkas yang belum lengkap ini sekitar Rp 66 miliar.

Kendati demikian, pihak BPLS masih mengerjakan kelengkapan administrasi tersebut sampai sebelum 15 Desember.

Jika sampai batas waktu tersebut ternyata belum tuntas, dana talangan dari pemerintah itu akan dikembalikan ke kas negara.

"Kami akan kerjakan tugas kami, sementara warga yang belum tanda tangan nominatif kami harapkan bisa diselesaikan permasalahannya. Masih ada waktu agar semuanya beres," paparnya.

Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara (BUN) menyiapkan dana talngan sebesar Rp 781.688.121.000 untuk melunasi ganti rugi 3.400 berkas korban lumpur.

Namun, setelah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya ada 3.331 berkas saja.

Dari 3.331 berkas itu masih ada 137 berkas yang belum lengkap dan terancam tertunda mendapatkan ganti rugi pada 2015.

Dirut MLJ, Andi Darussallam, meminta inisiatif baik semua pihak. MLJ, lanjutnya, sudah beritikad menyelesaikan urusan ganti rugi ini dengan meminjam dana talangan ke pemerintah.

"Kami pun ingin semuanya segera selesai. Kalau misal dananya masih kurang, kami akan ajukan hutang lagi ke negara. Sama-sama diselesaikan semua urusannya," inbuh Andi.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved