Pemprov Jatim

Proyek Tol Terganggu Pasir Langka, Pemprov Keluarkan 18 Izin Tambang di Lumajang

"Izinnya sudah ditandatangani Kepala BPM Jatim dan rencananya Kamis (5/11/2015) diserahkan oleh Bupati Lumajang,"ujar Dewi J Putriani .

Proyek Tol Terganggu Pasir Langka, Pemprov Keluarkan 18 Izin Tambang di Lumajang
eben haezer
Anggota Brimob berjaga di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Sabtu (3/10/2015). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemprov Jatim akhirnya menerbitkan belasan izin penambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Ini setelah bulan Oktober lalu, sejumlah pengembang jalan tol protes ke Gubernur Soekarwo, akibat langkanya pasir Lumajang dipasarkan, sehingga berdampak pada terganggunya sejumlah ruas jalan tol di Jatim.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim Dewi J Putriani mengatakan, dari 61 ijin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lumajang, Pemprov melalui UPT Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Badan Penanaman Modal (BPM) telah mengeluarkan 18 ijin tambang pasir dan batu (sirtu) untuk wilayah penambangan di kantor lahar Gunung Semeru.

"Izinnya sudah ditandatangani Kepala BPM Jatim dan rencananya Kamis (5/11/2015) diserahkan oleh Bupati Lumajang kepada masing-masing pemilik ijin," ujarnya, Rabu (4/11/2015).

Menurut Dewi, setelah izin diterima, si pemilik izin bisa langsung melakukan aktivitas penambangan sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. Area penambangan setiap ijin berbeda, dengan luas berkisar antara 1 hektar sampai maksimal 20 hektar.

"Ini cukup bisa mengatasi kelangkaan pasir Lumajang untuk pembangunan jalan tol," tegasnya.

Sebelumnya, kelangkaan pasir Lumajang di Jatim membuat pengembang jalan tol protes keras ke Gubernur Soekarwo. Karena proyek jalan tol dan infrastruktur di Jatim praktis berhenti.

Kondisi itu terjadi setelah penambangan liar ditutup dan tidak beroperasi, menyusul terjadinya kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap Salim Kancil dan Tosan, aktivis lingkungan di Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 26 September lalu.

Sejumlah kontraktor gajah yang protes ke Gubernur antara lain, PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Waskita, dan PT Marga Najyasumo Agung (MNA) selaku Badan Usaha Pengembang Tol Surabaya - Mojokerto (Sumo).

PT Jasa Marga mengirimkan surat keluhan ke Gubernur pada 13 Oktober 2015. Setelah itu, pengembang lain lantas ikut mengirim surat serupa.

Isinya, mereka membutuhkan pasir dengan kualitasnya bagus seperti pasir Lumajang untuk membangun jalan tol dan infrastruktur primer lainnya.

Dewi J Putriani menambahkan, meski sekarang baru 18 izin pertambangan yang dikeluarkan, Pemprov akan terus mendorong Pemkab Lumajang untuk memfasilitasi dan mempermudah proses pengurusan kembali untuk puluhan izin tambang sirtu yang sudah mati.

"Pokoknya semua PETI (pertambangan tanpa izin) harus diurus kembali agar legal. Kalau ilegal pasti akan dilarang oleh polisi," pungkasnya.

Penulis: Mujib Anwar
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help