Pemprov Jatim

Provinsi Madura harus Sesuai Aturan

"Makanya, silakan saja kalau mau deklarasi. Masalahnya apakah keinginan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada."

Provinsi Madura harus Sesuai Aturan
surya/dodo hawe
Sapi Sonok salah satu kekayaan budaya dari Pulau Madura. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim asal daerah pemilihan Madura, Iskandar tidak mempersoalkan rencana deklarasi pembentukan Madura sebagai provinsi baru oleh Panitia Persiapan pembentukan Provinisi Madura (P4M) pada 10 November 2015.

Menurut Iskandar, selama rencana dan keinginan menjadikan Madura sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, apa yang dilakukan P4M dinilai wajar.

"Makanya, silakan saja kalau mau deklarasi. Masalahnya apakah keinginan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya, Selasa (3/11/2015).

Bagi politisi asal Sumenep ini, mendirikan sebuah provinsi baru tidak cukup hanya dengan deklarasi. Ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dilalui.

Seperti, persetujuan dari pemerintah pusat dan ada minimal lima kabupaten. Ini sesuai amanat UU 32 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat (5) tentang Pemerintah Daerah.

"Padahal saat ini, di Pulau Madura hanya ada empat kabupaten saja," tandas Tokoh Madura ini.

Selain itu, ditilik dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Madura saat ini juga masih cukup rendah.

Sehingga kalau menjadi provinsi sendiri, Iskandar yang juga Bendahara Partai Demokrat Jatim ini khawatir Madura akan sulit bisa menyejahterakan masyarakatnya.

"Jadi tidak bisa seenaknya sendiri. Harus mengacu aturan pemerintahan dan ada mekanismenya," tukasnya.

Untuk itu, sepanjang keinginan Panitia Persiapan pembentukan Provinisi Madura (P4M) mendeklarasikan Madura sebagai provinsi baru di Bangkalan, 10 November 2015 sesuai mekanisme dan mengacu pada aturan, Iskandar sekali lagi menyatakan mempersilahkan dan tidak mempersoalkannya.

Penulis: Mujib Anwar
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help