Berita Mojokerto

Disnaker Mojokerto Buka Posko Pengaduan THR

"Kami membuka Posko THR ini sebagai sarana buruh untuk mengadu terkait permasalahan THR. Kami akan membantu menjembatani menyelesaikan masalah itu," k

Disnaker Mojokerto Buka Posko Pengaduan THR
antara
Ilustrasi buruh linting rokok menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterimanya. 

SURYA.co.id| MOJOKERTO - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Mojokerto membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko yang didirikan itu untuk menampung aspirasi dan pengaduan \karyawan atau buruh yang tidak mendapat THR dari perusahaan.

Posko pengaduan itu dibuka di Kantor Disnaker pada H-7 sebelum Lebaran.

Selain membuka posko, Disnaker juga mengirim surat seruan kepada seluruh perusahaan agar segera mencairkan hak karyawan.

"Kami membuka Posko THR ini sebagai sarana buruh untuk mengadu terkait permasalahan THR. Kami akan membantu menjembatani menyelesaikan masalah itu," kata Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wakhid, Jumat (26/6).

Pembayaran THR itu didasari Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 07/MEN/VI/2015 tentang pembayaran THR dan imbauan mudik.

Surat edaran itu ditujukan kepada gubernur, walikota, dan bupati seluruh Indonesia.

"Setiap daerah dipastikan membuka posko pengaduan," paparnya.

Wahid, mengingatkan sanksi bagi perusahaan nakal yang tidak mau memberikan THR tertuang dalam perjanjian kerja masing-masing perusahaan. Apabila karyawan tidak dibayar bisa diperselisihkan melalui hubungan industrial.

"THR adalah hak normatif yang harus diterima buruh atau karyawan setiap tahunnya sebelum Hari Raya," jelasnya.

Besarnya nilai THR yang diberikan pada karyawan minimal satu bulan gaji dan itu telah diatur dalam undang-undang.

“JIka karyawan belum ada satu tahun masa baktinya, maka jumlah yang diterima yaitu masa kerja dibagi dua belas bulan dikalikan satu bulan upah," tandasnya.

Seruan yang sama disampaikan sejumlah lembaga buruh. Ketua Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) Khusairi alias Toyek, pihaknya mewarning perusahaan agar tidak lalai mengucurkan THR selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran.

"Kami harapkan hak buruh diberikan sebelum Lebaran. Sebab hal itu diatur dalam UU dan ada sanksi pidana jika tidak dilakukan," kata Toyek.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Anas Miftakhudin
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved