Berita Situbondo

Munculkan FKK Untuk Awasi BUMN

"Saya punya tanggungjawab lima tahun kedepan, khususnya BUMN yang ada di Situbondo untuk merangsang tumbuhnya ekonomi

Munculkan FKK Untuk Awasi BUMN
izi
Pengurus FKK saat dilantik.

SURYA.co.id| SITUBONDO - Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Situbondo, membentuk Forum Komunikasi Kemitraan (FKK).

Pembentukan FKK yang berlangsung di aula lantai 3 kantor Cabang BRI Jalan Ahmad Yani 123 Situbondo itu, dihadiri Muhammad Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI.

"Saya punya tanggungjawab lima tahun ke depan, khususnya BUMN yang ada di Situbondo untuk merangsang tumbuhnya ekonomi dan unit usaha baru untuk mendukung kemajuan daerah," ujar Muhammad Nasim Khan, anggota Komisi IV DPR RI, Sabtu (16/5/2015).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan latar belakang dan proses berdirinya FKK tersbut.

Menurutnya, forum ini dibentuk sebgai implementasi Undang undang nomor 19 tahun 2003 dengan harapan kinerja BUMN yang ada di Situbondo semakin tertata.

"Ya harapannya bagaimana peran BUMN bisa mendorong kemampuan ekonomi daerah agar lebih bergairah," kata Wakil Sekretaris FPKB MPR RI ini.

Untuk itu, sambung anggota dapil Jatim III ini, dirinya berharap agar semua konstituennya yang telah mendukungnya ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap operasional BUMN.

Sehingga dapat memberikan support terhadap BUMN yang dapat bermamfaat bagi masyarakat Situbondo.

“Ini semua agar sinergi antara harapan BUMN, Pemerintah Daerah dan masyarakat," tukasnya.

Berdirinya Forum Komunikasi Kemitraan BUMN di Situbondo, mendapat sambutan yang cukup positif. Mereka berharap dengan adanya FKK BUMN bisa menjadi fasilitator aspirasi BUMN di Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso.

"Saya berterima kasih atas perjuangan pak Nasim, karena PG Asembagus dapat Penaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 250 miliar dan PT IGG Glenmor sebesar Rp 650 miliar," kata Muhammad Lukman Hidayat.

Selain itu, sekretaris FKKBS mengatakan agar beberapa potensi yang dimiliki daerah bisa dikelola yang dapat memberikan mamfaat bagi BUMN dan masyarakat sekitar.

"Kami memiliki 5 Hektare areal hutan, tapi jika itu di kemas maka akan menjadi kawasan ekowisata," katanya.

Setelah FKK diresmikan, maka selanjutnya dilakukan dengan penandatangan struktur oleh seluruh pimpinan cabang, unit usaha dan BUMN di Situbondo.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok
LIKE Facebook Surya - http://facebook.com/SURYAonline
FOLLOW Twitter Surya - http://twitter.com/portalSURYA

Penulis: Izi Hartono
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved