Berita Malang Raya

Sebelum Diberlakukan, Perbup Dana Desa Kab Malang Dikonsultasikan ke Pusat

"Untuk memastikan itu, saya naikkan ke Kemenkeu dalam bentuk surat. Saya ingin memastikan dulu ke Kemenkeu apa formulanya sudah benar," jelas Rendra.

SURYA.co.id | MALANG - Bupati Malang, Rendra Kresna, Senin (30/3/2015) menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran (2015).

Namun sebelum perbut itu diaplikasikan akan dikomunikasikan ke Kemenkeu RI.

"Untuk memastikan itu, saya naikkan ke Kemenkeu dalam bentuk surat. Saya ingin memastikan dulu ke Kemenkeu apa formulanya sudah benar, maka bisa diberikan ," jelas Rendra di Pemkab Malang, Senin (30/3/2015).

Menurut Rendra, dana desa ditransfer dari APBN Rp 109 miliar yang semula Rp 56 miliar.
Rendra memastikan dana desa tersebut tidak akan dibagi rata nominalnya ke semua desa. Tapi ada variabel-varibelnya, misalkan, jumlah penduduk, luas desa, sehingga tiap desa tidak sama besarannya.

Dana Rp 109 miliar itu nantinya dimasukkan ke APBDesa. Begitu juga ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD. Nilainya juga miliaran rupiah. "Semua akan masuk ke APBDesa," ucap Rendra.

Karena itu, setiap desa harus memiliki RAPBDesa. Sehingga tiap desa memiliki pemasukan dari APBN dan APBD.

"Sama seperti APBD kabupaten. Sumber dananya beragam. Dari DAK, DAU, bantuan provinsi dll," katanya.

Namun untuk mendapat tranfer uang itu, desa harus menyusun RAPBDesa-nya. Sebab setiap penggunaan ada pertanggungjawabannya. Semua peruntukkan harus dicantumkan untuk apa saja.

Namun diakui masih sedikit desa yang bisa melakukan itu. Sehingga pemkab akan melakukan asistensi agar semua desa bisa melakukan itu.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.
LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline
FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help