Berita Magetan

Polisi Magetan Biarkan Perangkat Desa Pimpin Penambangan Liar

"Terus aja, ada apanya. Kita sudah izin. Kalau mau difoto, dishooting, biar saja," ujar suara dari bawah itu, kemungkinan suara Samsu, perangkat desa.

Polisi Magetan Biarkan Perangkat Desa Pimpin Penambangan Liar
SURYA.co.id/Doni Prasetyo
Terus aja, ada apanya. Kita sudah izin. Kalau mau difoto, dishooting, biar saja, ujar suara dari bawah itu, kemungkinan suara Samsu, pemimpin para penambang liar. 

SURYA.co.id | MAGETAN - Para penambang liar di Dusun Widoro, Desa Buluharjo, Magetan beroperasi kembali karena tidak pernah diberi sanksi usai terjadi longsor yang menimbun jalan desa itu.

Kini, mereka tetap menambang kaki bukit dekat jalan antara Kecamatan Magetan dan Plaosan. Padahal, selesih jalan aspal dengan lereng itu tidak lebih dari enam meter.

Penambang liar yang dipimpin Samsu, perangkat Desa Buluharjo, malah seakan menantang saat wartawan memotret perusakan alam di kampungnya itu.

"Terus aja, ada apanya. Kita sudah izin. Kalau mau difoto, dishooting, biar saja," ujar suara yang sempat terdengar, kemungkinan suara Samsu, pemimpin para penambang liar itu.

Penambangan liar ini sebenarnya sempat dihentikan polisi karena menyebabkan longsor lereng. Polisi juga sempat memasang garis polisi ke delapan unit truk dump dan satu unit eskavator. Namun hingga kini tidak ada kejelasan proses hukumnya.

Penambangan liar itu hanya berhenti sepekan, setelah itu beroperasi kembali, seperti terpantau Sabtu (28/3/2015). Diduga ada izin terselubung untuk eksploitasi tanah itu tanpa menghiraukan dampak kerusakan alam.

Para penambang liar itu juga tetap menggerus lereng di bawah jalan kabupaten yang pernah longsor. Polisi pun seperti tidak tahu. Padahal sudah lebih dari dua pekan aktivitas penambang liar yang melibatkan belasan truk dan satu unit eskavator itu terus menggerus lereng Dusun Widoro.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan, Bambang Setyawan, membenarkan seluruh tambang galian C di Kabupaten Magetan ilegal.

"BLH hanya berhak mengeluarkan UPL dan UKL. Izin lain bukan hak BLH," kata Bambang Setyawan kepada SURYA.

Dikatakan Bambang, sesuai catatan BLH, ada 19 titik penampangan liar, tujuh di antaranya sudah tidak beroperasi lagi. "Dari 19 titik penambangan galian C itu seluruhnya tidak berizin," kata Bambang.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help