Berita Malang Raya

Pajak Hiburan di Malang Naik 15 Persen Mulai April

Tarif pajak hiburan yang sebelumnya 20 persen dari pendapatan akan dinaikkan menjadi 30-35 persen.

Pajak Hiburan di Malang Naik 15 Persen Mulai April
ilustrasi

SURYA.co.id | MALANGPemkot Malang berencana menaikkan tarif pajak hiburan mulai April 2015 mendatang. Tarif pajak hiburan yang sebelumnya 20 persen dari pendapatan akan dinaikkan menjadi 30-35 persen.

Rencana kenaikkan tarif pajak hiburan masih menunggu revisi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Revisi perda tersebut sudah dalam pembahasan Badan Legislaslatif (Banleg) DPRD Kota Malang dan rencananya disahkan 1 April 2015.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan rencana kenaikan tarif pajak hiburan memang sudah dibahas dengan dewan dan pengusaha hiburan. Untuk besaran kenaikan tarif memang belum final.

Sesuai draft perubahan Perda yang diusulkan ke dewan kenaikan tarif pajak hiburan sekitar 10-15 persen. “Nilai kenaikan tarif belum final, masih dalam pembahasan di dewan,” kata Ade, Jumat (20/3/2015)

Dikatakannya, rencana kenaikan tarif pajak hiburan bukan semata-mata mengejar target pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi, kenaikan tarif pajak hiburan lebih meminimalisir hal negatif di diskotik maupun kelab malam di Kota Malang.

“Karena perolehan pendapatan dari pajak hiburan hanya sedikit jika dibandingkan komponen pajak lainnya. Kenaikan ini lebih untuk meminimalisir hal negatif yang menjurus ke maksiat di tempat hiburan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun ini (2015), target pendapatan pajak hiburan hanya Rp 4,9 miliar dari total taget pendapat pajak Dispenda Rp 270 miliar. Dispenda juga belum pernah memungut pajak dari penjualan minuman keras (miras) yang beredar di Kota Malang. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan minuman keras tidak termasuk dalam sektor pajak daerah.

“Kami malah setuju dengan upaya kepolisian dan Pemkot Malang dalam pemberantasan miras di Kota Malang,” katanya.

Ketua Banleg DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban menyatakan rencananya revisi Perda tentan Pajak Daerah akan disahkan pada 1 April 2015.

Menurutnya, perubahan Perda itu paling signifikan membahan soal kenaikan tarif pajak hiburan dan pajak parkir. Untuk tarif pajak hiburan rencananya naik dari 20 persen menjadi 30-35 persen.

Sedangkan untuk tarif pajak parkir yang sebelumnya hanya 20 persen rencananya akan dinaikan menjadi 25 persen. “Untuk tarif pajak parkir ini kami ingin dioptimalkan. Karena di beberapa swalayan sudah menaikan tarif parkir seenaknya sendiri,” katanya.

Dikatakannya, selain mengesahkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah, rencananya Banleg juga akan menggedok tiga Perda lainnya. Ketiga perda tersebut, yakni, Perda tentang Penerangan Jalan Umum (PJU), Perda tentang Retribusi dan Jasa, serta Perda tentang Kerja Sama. “Rencananya ada empat Perda yang akan kami sahkan bulan depan (April),” ujarnya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help