Rekapitulasi DPT Pilpres Ditolak Bawaslu

DPT yang disampaikan KPU tidak jelas asal usulnya karena tahap pemutakhiran data tidak dilakukan.

SURYA Online, SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2014 yang dibacakan KPU kabupaten/kota.

Penolakan dilakukan, ketika berlangsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pilpres di Jatim oleh KPU Provinsi di Hotel Oval, Surabaya,  Rabu (11/6/2014) sore.

Elsa Fidayanti, Anggota Panwaslu Kota Mojokerto menyatakan, pihaknya menolak DPT yang disampaikan KPU karena baru pukul 14.30 WIB KPU Kota Mojokerto memberikan jawaban atas rekomendasi Panwaslu, khususnya menyangkut mundurnya PPS Kelurahan Kranggan dan PPK Kecamatan Prajurit Kulon dan Pagersasi.

"Anehnya penetapan DPT dilakukan pada 10 Juni lalu. Makanya kami  pertanyakan siapa yang melakukan pemutakhiran datanya karena petugasnya sudah mundur," tegasnya.

Sejumlah Panwaslu Kabupaten/Kota lainnya juga memberikan catatan kritis, terhadap penetapan DPT Pilpres yang dibacakan oleh KPU Kabupaten/Kota karena dinilai tak sesuai prosedur.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto juga mengkritik kinerja KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih di Pilpres. Berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten/Kota yang masuk, ada beberapa daerah yang masih bermasalah. Seperti Kota Mojokerto, Lamongan, Kabupaten Malang, Sampang, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo.

"DPT yang disampaikan KPU tidak jelas asal usulnya karena tahap pemutakhiran data tidak dilakukan. Sehingga tak jelas penambahan dan pengurangan pemilih itu dari mana," sergahnya.

Sufy mencontohkan, di kecamatan Banyuwates, Sampang terdapat 1.000 pemilih yang tidak tercatat di DPT. Sementara di Kecamatan Ketapang 2.148 pemilih, Kecamatan Karang Penang 1.398 pemilih, Kecamatan Camplong 37, dan Kecamatan Sampang 45 pemilih tidak masuk DPT. "Kasus yang sama juga terjadi di Sidoarjo, yakni di Kecamatan Jabon, Porong, Tanggulangin, Sukodono, Waru, Krian, dan Tanggulangin," tegasnya.

Padahal, DPSHP sebelum rekapitulasi seharusnya dilakukan pemutakhiran terlebih dahulu. "Tapi itu ternyata tidak dilakukan," imbuh Sufy.

Untuk itu, Bawaslu Jatim dengan tegas menolak rekapitulasi DPT Pilpres di Jatim. Bawaslu juga  merekomendasikan DPS dimutakhirkan terlebih dulu, sebelum ditetapkan jadi DPT.

Selain itu proses pemutakhiran juga harus dibuatkan schedule, agar Panwaslu dan Panwascam serta PPL dapat ikut mengawasi. "Jika DPT ini dipaksakan maka sama saja dengan DPT fiktif dan ini paling buruk dibanding pelaksanaan Pilgub dan Pileg lalu," terang Andreas Pardede Anggota Bawaslu Jatim lainnya.

Tags
DPT
Penulis: Mujib Anwar
Editor: Adi Agus Santoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved