Tagihan PBB di Malang Sebesar Rp 2,8 Miliar Belum Lunas

"Masalahnya sekarang, 11 kecamatan ini belum lunas PBB-nya. Bagaimana langkah paling efektif?" Tanya Rendra.

Tagihan PBB di Malang Sebesar Rp 2,8 Miliar  Belum Lunas
SURYA/SYLVIANITA WIDYAWATI
Bupati Malang Rendra Krisna saat menemui pasien pemegang SPM di kantor DPRD Kepanjen, Senin (10/9/2012)

SURYA Online,MALANG - Adanya perubahan perolehan PBB menjadi PAD Kabupaten Malang sejak tahun 2004. Pemkab Malang makin mengintensifkan perolehan di sektor pajak mulai tahun ini.

Bupati Malang Rendra Krisna, meminta para camat dan kepala desa memberikan dukungan perolehan PAD itu.

"Masalahnya sekarang, 11 kecamatan ini belum lunas PBB-nya. Bagaimana langkah paling efektif?" Tanya Rendra.

Masyarakat menganggap enteng, karena tidak ada sanksinya.

Dari 11 kecamatan itu, kekurangan bayar PBB-nya jika ditotal mencapai Rp 2,869 miliar. Data per 31 Desember 2013 itu rinciannya, Kecamatan Dampit baku pajaknya Rp 1,7 miliar. Setoran PBB-nya kurang Rp 9 juta. Sedang Kecamatan Turen baku pajaknya Rp 1,6 miliar.

Kekurangan setoran PBB-nya Rp 33 juta. Sedang Kecamatan Sumbermanjing Wetan kurang Rp 64 juta dari baku bajak Rp 1,5 miliar.

Sementara Kecamatan Donomulyo kurang Rp 57 juta dari baku pajak Rp 1,1 miliar.

Kecamatan Wagir, baku pajaknya Rp 1,2 juta. Kurang setoran PBB-nya Rp 80 juta. Kecamatan Singosari kurang Rp 298 juta dari baku pajak Rp 2,8 miliar.

Sementara Kecamatan Karangploso kurang Rp 313 juta dari baku pajak Rp 1,7 miliar. Sedang Kecamatan Gondanglegi kurang Rp 276 juta dari baku pajak Rp 1,3 miliar.

Sedang Kecamatan Dau kurang Rp 447 juta dari baku pajak sekitar Rp 2 miliar. Sedang Kecamatan Pakis kurang Rp 700 juta dari baku pajak Rp 2,6 miliar.

Halaman
12
Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Yoni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved