• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 31 Oktober 2014
Surya

DPT Penyempurnaan Kabupaten Malang 1.962.748 Orang

Minggu, 26 Januari 2014 20:03 WIB

SURYA Online, MALANG - DPT (daftar pemilih tetap) penyempurnaan untuk pemilu 2014 di Kabupaten Malang mencapai 1.962.748 orang. Penetapan DPT penyempurnaan itu dilakukan di Surabaya pada Senin lalu. Angka itu termasuk data NIK invalid yang jumlahnya kini turun mencapai 4.744 orang.
"Sebelumnya angka NIK invalid sebanyak 16.942 orang. Kemudian berhasil turun menjadi 12.198. Sisanya kini tinggal 4744 orang," jelas Eka Fatmawati, Pimpinan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Malang kepada Surya Online, Minggu (26/1/2014).

Menurut Eka, dengan adanya sisa data NIK invalid itu, KPU Kabupaten Malang harus menginventarisasi dan memberikan data nama dan alamat mereka ke Dispendukcapil Kabupaten Malang.

"Setelah diinventarisir dengan data tersebut di atas, selanjutnya diajukan ke kades atau lurah setempat. Kemudian diajukan ke Dispendukcapil untuk mendapat NIK," kata wanita berhijab ini. Menurutnya, Bawaslu, Panwaslu mengakomodir setiap hak pilik asal ada jaminan kepala desa/lurah. Sehingga mereka bisa memberikan hak pilihnya dalam pemilu nanti.

Ditambahkan Eka, selain masalah NIK invalid, Panwascam tetap menginventarisasasi pemilih-pemilih yang belum terdapat dalam DPS, DPS HP (hasil perbaikan) dan DPT/DPT HP. Tujuannya agar bisa diakomodir dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus). "Satu suara pun akan kita perjuangkan," katanya.
Menurut Eka, KPU minta waktu 14 hari untuk melaksanakan itu. Sementara itu, Purnadi, Kadispendukcapil Kabupaten Malang menyatakan penurunan angka NIK invalid berdasarkan data dari KPU diverifikasi sampai detail. Sehingga jumlahnya menjadi turun.

"Sedangkan sisanya tanpa dakumen sama sekali. Jalan keluarnya adalah mereka dikoordinir untuk mengisi form K1 (data isian penduduk baru) dengan diketahui lurah/desa," paparnya.

Dengan pengisian itu, laiknya warga baru yang menjalani proses mengurus KK/KTP baru. Sehingga harus diketahui RT/RW, desa/lurah dan kecamatan. "KPU kan memiliki jejaring/orang-orangnya di wilayah yaitu PPK. Karena itu mereka bisa memberikan data itu," ujar Purnadi. Ia mengharapkan sampai pertengahan Februari 2014 nanti data itu sudah diterima pihaknya dari KPU.

"Sehingga ada waktu untuk dikoordinasikan dengan Kemendagri agar mereka mendapatkan NIK," tambah Purnadi kepada Surya Online. Sebab pemilu akan digelar pada 9 April 2014. Sehingga waktunya sudah cukup mendesak.

Penulis: Sylvianita Widyawati
Editor: Parmin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas